Putusan PT SAMARINDA
44/PID.TPK/2018/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 44/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 2 Januari 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAKKARA Als. BAKKA Bin H. AMBO DALEE Alm.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INDRIASARI SIKAPANG, SH

M E N G A D I L I

? Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
? Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan tetapi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tidak dikurangkan dengan pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi? dan ?Pencucian Uang? sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam Bulan) dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.951.685.000 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
4. Menetapkan lamanya Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
? Berkas Perkara Pidana atas nama Tersangka BAKKARA Als. BAKKA Bin H.AMBO DALEE (Alm) Nomor : BP / 230 /XII / 2016 tanggal 14 Desember 2016;
? Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Yang Bersumber Dari Dana APBD-P Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2013 yang Diterima Oleh Kelompok Tani Resota Jaya;
? 3 (Tiga) lembar kertas catatan operator pekerjaan rehab tanggul;
? 1 ( Satu ) Lembar foto copy catatan pemakaian alat excavator amphibi;
? 1 ( Satu ) Lembar Daftar nama dan panjang lokasi yang dikerjakan oleh kelompok Tani Resota Jaya;
? 1 ( Satu ) Lembar Foto copy Kwitansi Bukti pembayaran pelunasan senilai Rp. 300.000.000;
? 1 ( Satu ) Berkas RAB ( Rencana Anggaran Biaya ) Fisik;
? 1 ( Satu ) berkas Gambar Rencana Proyek;
? 1 ( Satu Lembar Aplikasi pembukaan rekening oleh : Kelompok Tani RESOTA JAYA dengan No. Rek : 0012853611 dengan lampiran sebagai berikut:
? 1 ( Satu ) Copy Lembar Formulir Identifikasi Nasabah Penyimpanan;
? 1 Satu ) Lembar Copy Struktur Pengurus Kelompok Tani Resota Jaya;
? Rekening Koran No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
? 5 (lima) LembarCopy Slip Penarikan No. Rek : 0012853611 an. Kelompok Tani RESOTA JAYA;
? Surat Keputusan KPA/Pengguna barang Nomor : 900 / 1174 / 019 ? V / I.KEU , Tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan Pejabat PPK,PPTK dan pembantu bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;
? 1 (Satu) Berkas foto copy Cek List persyaratan berkas permohonan Realisasi dan lampirannya;
? foto copy Surat keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor : 460 / K.722 / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian bantuan dana hibah dari Pemprov. Kaltim kepada masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III, dan lampirannya;
? Surat dari Setda Prov. Kaltim nomor : 427/ 0805 / B. Sosial / 2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Mohon Penegasan;
? Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : 045.4/A/1053/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal : Surat Penegasan;
? Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Prov. Kaltim nomor : 460/650/A2/VII/2013 perihal hasil verifikasi bansos Ta. 2013 dengan 2 (dua) lampiran Rekomendasi , masing-masing :
a. Daftar petugas Verifikasi pada bulan Juni 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 3.850.000.000,-;
b. Daftar petugas verifikasi tertanggal 19 Juli 2013 tercantum nilai Sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
? Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) / LPJ an. Kelompok Tani Resota Jaya;
? 1 (Satu) berkas surat perintah pencairan dana ( SP2D) Nomor : 14969/LS/HBH/B.B/KEU/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.850.000.000 ( Tiga Milyar Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dan lampirannya;
? 1 (Satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPPA ) SKPD Ta. 2013 belanja tidak langsung No. DPA SKPD : 120.03.09.00.00.5.1.;
? 2 ( dua ) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 954 / 132 / I KEU tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Prov. Kaltim Ta. 2013;
? 1 (Satu) berkas Foto Copy Proposal bantuan pembuatan tanggul dan pintu air tambak an. Kelompok Tani Resota Jaya senilai Rp. 6.285.000.000,- dan lampirannya;
? 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan pengembalian jaminan sertifikat tanah (SHM) Nomor : 01318 Tanggal 25 Februari 2015 an. BAKKARA;
Terlampir dalam Berkas Perkara;
? Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
? Uang tunai Rp. 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah );
Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
? Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah yang sudah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda dengan Nomor SHM : 01318 tanggal 25 September 2015 atas nama BAKKARA dan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan KH. Harun Nafsi Gang Muhammad RT.21 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda seluas 249 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya.
Dirampas Untuk Negara CQ. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara;
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);