1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PALU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PALU
22/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

    Putusan PT PALU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
    Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD MASNUR ASRY
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ADRIANI, SH.,L.LM
    Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2020
    Tanggal Register 22 April 2020
    Lembaga Peradilan PT PALU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Tahsin
    Hakim Anggota Bontor Aruan, Brdarwis Marpaung
    Panitera - Zainudin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 53/PID.SUS-TPK/2019/PNPAL TANGGAL 2 APRIL 2020YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. MENYATAKAN TERDAKWA MUHAMMAD MASNUR ASRY TERSEBUT, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
    1. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;
    2. MENYATAKAN TERDAKWA MUHAMMAD MASNUR ASRY TERSEBUT, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAANSUBSIDAIR;
    3. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA MUHAMMAD MASNUR ASRY DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULANDIKURANGI SELAMA TERDAKWA DALAM TAHANAN SEMENTARA DENGAN PERINTAH AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN DAN DENDA SEBESAR RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SUBSIDIAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN;
    4. MENJATUHKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP. 295.000.000,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTARUPIAH) DAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA DALAM 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KURUNGAN;
    5. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    6. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    7. MENYATAKAN BARANG BUKTI SURAT SEBAGAI BERIKUT :
      1. SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR: HK 02 03-04/SPK/BB14-P2JN.02/2018 TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (PEKERJAAN: PAKET WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
      2. 2 (DUA) LEMBAR FOTOKOPI GARANSI BANK BUKOPIN SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN NOMOR:055/BG-PLK/55/IV/2018 TANGGAL 27 MARET 2018;
      3. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOKOPI PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS BANK GARANSI BUKOPIN NOMOR:11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 TANGGAL 04-04-2018;
      4. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI SERTIFIKAT KONTRA BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN ASKRINDO NO:57.43.18.00117.1.13.01.0 TANGGAL 27 MARET 2018;
      5. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI SURAT PERMOHONAN PENERBITAN BANK GARANSI ASKRINDO NOMOR:005/PLW/IV/2018 TANGGAL 2 APRIL 2018 KEPADA PT. BANK BUKOPIN CABANG PALU;
      6. 1 (SATU) LEMBAR FOTOKOPI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP KONTRA BANK GARANSI ASKRINDO NO:0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 TANGGAL 3 APRIL 2018 KEPADA PT. BANK BUKOPIN CABANG PALU;
      7. DOKUMEN BELANJA MODAL PEMBAYARAN MC 01 S/D MC 09 KODE AKUN 2409.008.524141 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 SENILAI RP. 1.218.744.937;
      8. DOKUMEN BELANJA MODAL PEMBAYARAN UANG MUKA 20% KODE AKUN 2409.008.340CD.534141 TANGGAL 23 APRIL 2018 SENILAI RP. 2.980.180.000;
      9. DOKUMEN ADDENDUM 01 TANGGAL 26 OKTOBER 2018 TERHADAP SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
      10. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 01 BULAN APRIL 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      11. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 02 BULAN MEI 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      12. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 03 BULAN JUNI 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      13. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 04 BULAN JULI 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      14. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 05 BULAN AGUSTUS 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      15. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 06 BULAN SEPTEMBER 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      16. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 07 BULAN OKTOBER 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      17. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 08 BULAN NOVEMBER 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      18. DOKUMEN MONTHLY CERTIFICATE (MC) 09 BULAN DESEMBER 2018 PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS.;
      19. SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR: HK 02 03-04/SPK/BB14-P2JN.02/2018 TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (PEKERJAAN: PAKET WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
      20. 1 (SATU) BUNDLE KRONOLOGIS PERMASALAHAN, PROVINSI : SULAWESI TENGAH, SATKER : SKPD-TP DINAS KIMPRASWIL I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH, PPK : PPKS02 KORIDOR TOMPE DALAM KOTA PALU SURUMANA (BTS.PROVINSI SULBAR), PAKET : PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. ;
      21. LAPORAN EVALUASI ADDENDUM 01 ATAS SURAT PERJANJIAN KONTRAK NOMOR: HK.02.03-04/SPK/BB14-P2JN.02/2018 TANGGAL: 15 FEBRUARI 2018;
      22. SURAT NOMOR: 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 TANGGAL 24 MEI 2018;
      23. SURAT NOMOR: 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 TANGGAL 09 JULI 2018;
      24. SURAT NOMOR: 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 TANGGAL 15 JULI 2018;
      25. SURAT NOMOR:20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 TANGGAL 16 AGUSTUS 2018;
      26. SURAT NOMOR: 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 TANGGAL 27 AGUSTUS 2018;
      27. SURAT NOMOR:25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2018;
      28. SURAT NOMOR:27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018;
      29. SURAT NOMOR:28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018;
      30. SURAT NOMOR:29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018;
      31. SURAT NOMOR:33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018;
      32. SURAT NOMOR:33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2018 PERIHAL MUTU BAHAN BAJA TULANGAN;
      33. SURAT NOMOR: 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 TANGGAL 03 OKTOBER 2018;
      34. SURAT NOMOR: 35.A/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 TANGGAL 16 OKTOBER 2018;
      35. SURAT NOMOR: 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 TANGGAL 7 DESEMBER 2018;
      36. SURAT NOMOR:43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 TANGGAL 15 DESEMBER 2018;
      37. SURAT NOMOR:45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 TANGGAL 23 DESEMBER 2018;
      38. LAPORAN AKHIR BUKU I UMUM;
      39. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, NOMOR : PW 0103-BB14/SKPD-TP/17 TANGGAL 20 FEBRUARI 2019;
      40. 1 (SATU) LEMBAR SURAT KONTRAK KRITIS PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. NOMOR : PN.0402- BB14/SKPD-TP/134 TANGGAL 19 NOVEMBER 2018;
      41. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PENGENAAN DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK, NOMOR : HK.0203- BB14/SKPD-TP119 TANGGAL 04 NOVEMBER 2018;
      42. 1 (SATU) SET BERITA ACARA RAPAT PEMBUKTIAN KE-2 ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATANTORATE CS. NOMOR : PN.0402- BB14/SKPD-TP/94 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2018;
      43. 1 (SATU) LEMBAR UNDANGAN RAPAT PEMBUKTIAN KE-2 (SCM-2) PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. TANGGAL 30 AGUSTUS 2018;
      44. 1 (SATU) LEMBAR UNDANGAN RAPAT PEMBUKTIAN KE-2 PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. TANGGAL 28 AGUSTUS 2018;
      45. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PELAKSANAAN RAPAT PEMBUKTIAN 1 (SCM 1) SERTA RENCANA ACTION PLAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. TANGGAL 07 AGUSTUS 2018;
      46. 1 (SATU) SET SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSAAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN 2018 NOMOR : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 TANGGAL 05 DESEMBER 2017;
      47. 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI CABANG MAKASSAR KARTINI NOMOR REKENING 1520509770414 PERIODE 1 PEBRUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018 ATAS NAMA MUHAMMAD MASNUR ASRY;
      48. DOKUMEN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
      49. SURAT KUASA DIREKTUR NOMOR :22 TANGGAL 31 JANUARI 2018;
      50. UANG TUNAI SEJUMLAH RP. 19.000.000,- (SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH);
      51. DOKUMEN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015TANGGAL 29 APRIL 2015 PAKET REN-05 PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN WILAYAH I;
      52. DOKUMEN ADDENDUM-01 NOMOR : KU.03.01/ADD-01/2015/09 TANGGAL 05 JUNI 2015;
      53. DOKUMEN PELELANGAN NASIONAL PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN (ENGINEERING ESTIMATE) PAKET REN-05 PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN WILAYAH I;
      54. DOKUMEN LAPORAN PERENCANAAN PAKET REN-05 PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN WILAYAH I;

    UNTUK SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMATERDAKWA ALIRMAN MADE NUBI DAN NGO JONY;

    1. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWAUNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH).

    MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM MAUPUN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA, KARENA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU SERTA TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

    MENIMBANG, BAHWA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA TERURAI DALAM MEMORI BANDINGNYA TERTANGGAL 20 APRIL 2020 YANG DITERIMA DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI PALU TANGGAL 20 APRIL 2020, YANG PADA POKOKNYA BERISI ALASANSEBAGAI BERIKUT:

    1. BAHWA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENGADOPSI TUJUAN HUKUM BERDASARKAN PRIOPRITAS ADALAH KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN, PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN ASAS TERSEBUT, SEHINGGA TERJADI PUTUSAN YANG AMBURADUL DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN;
    2. BAHWA DALAM TUNTUTAN PENUNTUT UMUM MAUPUN PENJELASAN HAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN TIPIKOR PALU TELAH MENGURAIKAN BAHWA TERDAKWA MUH. MASNUR ASRY MENGAMBIL ALIH/MELANJUTKAN PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018 DAN PENCAIRAN UANG YANG DITRANSFER KE REKENING TERDAKWA RP.939.248.708,- (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DELAPAN RUPIAH) PADA TANGGAL 21 DESEMBER 2018 DAN DARI BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2018 ADA 2 (DUA) BUAH JEMBATAN YANG TELAH DIKERJAKAN OLEH TERDAKWA DENGAN MENGGUNAKAN UANG PRIBADI, YANG NILAINYA LEBIH-KURANG RP.2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH), BUKTI KUITANSI DILAMPIRKAN DALAM NOTA PEMBELAAN PANASIHAT HUKUM, NAMUN HAL ITU TIDAK DIPERTIMBANGKAN HAKIM TIPIKOR TINGKAT PERTAMA, INIKAH YANG DISEBUT ADIL? ATAU MUNGKIN HAKIM TIPIKOR TINGKAT PERTAMA MENILAI BAHWA 2 (DUA) UNIT JEMBATAN YANG DIKERJAKAN TERDAKWA MENGGUNAKAN DAUN KAYU ATAU DAUN PISANG ???, SEHINGGA YANG DIPERTIMBANGKAN HANYA UANG NEGARA YANG DICAIRKAN SEBESAR RP.939.248.704. PERLU DIKETAHUI BAHWA 2 (DUA) BUAH JEMBATAN YANG DIKERJAKAN OLEH TERDAKWA MUH. MASNUR ASRY YANG SAMPAI SAAT INI BERFUNGSI DAN SANGAT MENDUKUG SARANA DAN PRASARANA SEKALIGUS MENGHUBUNGKAN KOTA PALU DENGAN WILAYAH PANTAI BARAT, KOTA TOLO-TOLI DAN BUOL;
    3. BAHWA HASIL PEKERJAAN TERDAKWA SETELAH DIHITUNG OLEH AHLI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENCAPAI 11 %, DAN APABILA DIKALIKAN DENGAN RP.14.900.000.000,- (JUMLAH ANGGARAN), MAKA HASILNYA RP.1,6 MILYAR (ITU ADALAH FAKTA PERSIDANGAN), ARTINYA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN UANG DENGAN UANG YANG DITERIMA TERDAKWA MUH. MASNUR ASRY SEBESAR RP.939JUTA TERSEBUT, MAKA TERDAPAT SISA UANG HASIL PEKERJAAN SENILAI RP.700 JUTA. KEMUDIANHAKIM TIPIKOR TINGKAT PERTAMA MENYATAKAN TERDAKWA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DENGAN MENERIMA UANG FEE SEBESAR RP.295.000.000,- SEHINGGA HARTANYA BERTAMBAH, PADAHAL UANG FEE TERSEBUT TELAH DITITIPKAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALU SESUAI BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI DAN SLIP PENYETORAN TANGGAL 11 MARET 2020 PADA BANK BRI UNIT CUT NYAK DIEN, DAN BUKTI TERSEBUT TELAH DI PERLIHATKAN PADA MAJELIS HAKIM TIPIKOR PENGADILAN TINGKAT PERTAMA NAMUN FAKTA INI TIDAK DIPERTIMBANGKAN;
    4. BAHWA ITULAH SEBABNYA KAMI, PENASIHAT HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN BANDING, KARENA BANYAK KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DAN PENERAPAN HUKUM YANG MENYEBABKAN KEADILAN TENGGELAM, DENGAN HARAPAN AGAR MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH, LEBIH TELITI, LEBIH CERMAT, LEBIH PROFESIONAL SEHINGGA BENAR-BENAR MENCERMINKAN PUTUSAN YANG MENCERMINKAN KEADILAN.

    MENIMBANG BAHWA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN MEMORI BANDING TANGGAL 28 APRIL 2020 YANG DITERIMA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI PALU TANGGAL 30 APRIL 2020,YANG PADA POKOKNYA MENGATAKAN :

    1. BAHWA PENUNTUT UMUM TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALU MENGENAI UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, FAKTANYA HARTA KEKAYAAN TERDAKWA TIDAK ADA BERTAMBAH PADA SAAT TERJADINYA PENYIMPANGAN PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. BAHWA PERBUATAN TERDAKWA LEBIH TEPAT SEBAGAI ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN, DIMANA PERBUATAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN OLEH TERDAKWA KARENA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR PT. MITRA AYANGGA NUSANTARA YANG MANA TERDAKWA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN JEMBATAN TORATE CS, YANG MANA DILAKUKAN TERDAKWA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI ALIRMAN MADE NUBI (SELAKU PPK DAN TERDAKWA SHERLY ASSA (SELAKU KUASA DIREKTUR), DAN SAKSI NGO JONY (SELAKU KONSULTAN PENGAWAS) DIMANA MELEKAT TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MASING-MASING TERDAKWA YANG SALING BERKAITAN, SEHINGGA PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT BAHWA TERDAKWA MELANGGAR PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO.PASAL 55 AYAT (1) KE -1 KUHPIDANA;

    2. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN APA YANG DILAKUKAN TERDAKWA YAITU:

    - BAHWA TERDAKWA TELAH MENGAMBIL ALIH PEKERJAAN JEMBATAN TORATE SETELAH DILAKUKAN SCM 2 PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2018 DENGAN BOBOT PEKERJAAN 2, 896%, KEMUADIAN TERDAKWA MULAI BEKERJA PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018 DENGAN NIAT AGAR JEMBATAN BISA BERFUNGSI KEMBALI SERTA PERUSAHAANYA TIDAK DI BLACKLIST;

    - BAHWA DALAM PERKEMBANGANNYA TERDAKWA MASNUR MENGERJAKAN PEKERJAAN JEMBATAN TORATE CS TERSEBUT SAMPAI MEI 2019 DAN BERDASARKAN PENDAPAT AHLI, PEKERJAAN TORATE CS TERSEBUT TELAH DIKERJAKAN DENGAN BOBOT PEKERJAAN 14,702%;

    - NAHWA TERDAKWA TELAH MENGERJAKAN JEMBATAN TORATE CS TERSEBUT DARI BULAN SEPTEMBER 2018 S/D MEI 2019 DARI BOBOT 2,896% S/D 14,702% SEHINGGA BOBOT YANG DIKERJAKAN TERDAKWA SEBESAR 11,805% YANG KALAU DINOMINALKAN DALAM BENTUK UANG SEBESAR RP. 1.639.099.000,- (SATU MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH);

    3. BAHWA PENUNTUT UMUM TETAP PADA TUNTUTANNYA DAN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

    MENIMBANG, BAHWA TERHADAP MEMORI BANDING PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT, PENUNTUT UMUM TIDAK MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING, DEMIKIAN JUGA TERHADAP MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM, PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TIDAK MENGAJUKAN MEMORI BANDING;

    MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGKAT BANDING MEMBACA DAN MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA BERKAS PERKARA TERDAKWA DAN TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR 53/PID.SUS-TPK/2019/PNPAL TANGGAL 2APRIL 2020 SERTA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUMTERSEBUT DI ATAS, MAKA PENGADILAN TINGGI MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM DI BAWAH INI;

    MENIMBANG, BAHWA ALASAN KEBERATAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MENGADOPSI TUJUAN HUKUM BERDASARKAN PRIORITAS ADALAH KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN, PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN ASAS TERSEBUT, SEHINGGA TERJADI PUTUSAN YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, SEHINGGA KEBERATAN-KEBERATAN TERSEBUT DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING UNTUK DICERMATI SECARA SEKSAMA;

    MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGNYA MENGATAKAN TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TIPIKOR PENGADILAN NEGERI PALU MENGENAI UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, FAKTANYA HARTA KEKAYAAN TERDAKWA TIDAK ADA BERTAMBAH PADA SAAT TERJADINYA PENYIMPANGAN PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS. BAHWA PERBUATAN TERDAKWA LEBIH TEPAT SEBAGAI ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN, DIMANA PERBUATAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN OLEH TERDAKWA KARENA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR PT. MITRA AYANGGA NUSANTARA YANG MANA TERDAKWA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN JEMBATAN TORATE CS, YANG MANA DILAKUKAN TERDAKWA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI ALIRMAN MADE NUBI (SELAKU PPK DAN TERDAKWA SHERLY ASSA (SELAKU KUASA DIREKTUR), DAN SAKSI NGO JONY (SELAKU KONSULTAN PENGAWAS) DIMANA MELEKAT TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MASING-MASING TERDAKWA YANG SALING BERKAITAN, SEHINGGA PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT BAHWA TERDAKWA MELANGGAR PASAL 3 JO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO.PASAL 55 AYAT (1) KE -1 KUHPIDANA;

    MENIMBANG, BAHWA SELAIN DARI KEBERATAN PENASIHAT HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA TERSEBUT, MAKA SELANJUTNYA DITANGGAPI PULA OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEBAGAI JUDEX FACTI TIDAK CUKUP DAN TIDAK TERBATAS PEMERIKSAANNYA PADA ALASAN MEMORI BANDING PENASEHAT HUKUM TERDAKWA SAJA, MELAINKAN JUGA KEBERATAN DARI PENUNTUT UMUM MELALUI MEMORI BANDINGNYA TERSEBUT DI ATAS ANTARA LAIN MENGATAKAN BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MENYIMPANG DARI DARI FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN, TERDAKWA TIDAK BENAR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, SEBAGAIMANA DALAM PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DLL, SEHINGGA KEBERATAN-KEBERATAN TERSEBUT DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING UNTUK DICERMATI SEKSAMA MENGENAI PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG DIANGGAP TIDAK TEPAT DENGAN URAIAN FAKTA DAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

    1. MENGENAI PASAL DAKWAAN YANG TERBUKTI;

    MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH MEMUTUS DENGAN MENDASARKAN PADA PASAL PASAL 2 AYAT (1) JUNTO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP);

    MENIMBANG, BAHWA TERHADAP TERBUKTINYA PASAL DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA. BAHWA MENURUT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING SETELAH MENCERMATI FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN KAPASITAS TERDAKWAMUHAMAD MASNUR ASRY SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARAYANG MEMPUNYAI TUGAS:

    A). MENGELOLA DAN MENJALANKAN PERUSAHAAN;

    B). MENGAJUKAN TENDER PROYEK UNTUK KUALIFIKASI MENENGAH MINIMAL 2,5 MILYAR S/D 50 MILYAR;

    MENIMBANG, BAHWA DIKAITKAN DENGAN FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN YANG ANTARA LAIN MENYATAKAN BAHWA TERDAKWAMUHAMAD MASNUR ASRY SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA DAN KEMUDIANTERDAKWA MUHAMAD MASNUR ASRY SELAKU DIREKTUR PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA MEMBUAT SURAT KUASA DIREKTUR PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA SEHINGGA TERDAKWA SELAKU DIREKTUR SEHARUSNYA MENGERJAKAN SENDIRI PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS TAHUN ANGGARAN 2018 NAMUN MALAH MENGALIHKAN PEKERJAANNYA KEPADA PIHAK LAINDALAM HAL INI KEPADA SAKSI SHERLY ASSA SELAKU KUASA DIREKTUR PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA;

    MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA MUHAMMAD MASNUR ASRY SELAKU DIREKTURPT MITRA AIYANGGA NUSANTARABERSAMA SAMA DENGAN SHERLY ASSA SELAKU KUASA DIREKTUR PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA DAN CRISTIAN SUAMI DARI SHERLY ASSA, ALIRMAN MADE NUBI SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, RAHMUDDIN LOULEMBAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KIMPRASWIL PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH, DAN NGO JONI SELAKU KONSULTAN PENGAWASDALAM PROYEK PAKET PEKERJAAN PENGGANTIAN JEMBATAN TORATE CS TAHUN ANGGARAN 2018, YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP2.889.774.514,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT BELAS RUPIAH);

    MENIMBANG, BAHWA PERBUATAN TERDAKWA MUHAMAD MASNUR ASRY SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARABERSAMA SAMA DENGAN SHERLY ASSA SELAKU KUASA DIREKTUR PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA DAN CRISTIAN SUAMI DARI SHERLY ASSA, ALIRMAN MADE NUBI SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, RAHMUDDIN LOULEMBAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KIMPRASWIL PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH, DAN NGO JONI SELAKU KONSULTAN PENGAWAS

    TERSEBUT TERBUKTI MERUPAKAN PERBUATAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010 TETANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PASAL 6: PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA HARUS MEMATUHI ETIKA SEBAGAI BERIKUT : HURUF (G) MENGHINDARI DAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN/ATAU KOLUSI DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU PIHAK LAIN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA;

    MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN URAIAN PERTIMBANGAN TERSEBUT APABILA DIKAITKAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM DI ATAS, MAKA KESALAHAN TERDAKWA TIDAK TEPAT APABILA DIKUALIFIKASI SEBAGAI MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MELAINKAN LEBIH TEPAT DIKUALIFIKASI LEBIH SPESIFIK SEBAGAI PERBUATAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR. OLEH SEBAB ITU MENURUT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING PERBUATAN TERDAKWA HARUS DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA PASAL 2 AYAT (1) DAKWAAN PRIMAIR, DAN OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT DI ATAS;

    MENIMBANG, BAHWA KARENA DAKWAAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING LEBIH LANJUT HARUS MEMBUKTIKAN DAKWAAN SUBSIDAIR YAITU PASAL 3 JUNTO PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNTO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), YANG UNSUR-UNSURNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

    1. SETIAP ORANG;
    2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI;
    3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAU ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;
    4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;
    5. MEREKA YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;

    MENIMBANG, BAHWA TERHADAP UNSUR UNSUR TERSEBUT MAJELIS HAKIM MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT :

    AD.1. UNSUR SETIAP ORANG

    MENIMBANG, BAHWA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 DALAM BAB I. KETENTUAN UMUM PASAL 1 ANGKA 3 TELAH MEMBERIKAN BATASAN YANG DIMAKSUD DENGAN UNSUR SETIAP ORANG ADALAH ORANG PERSEORANGAN DAN ATAU TERMASUK KORPORASI;

    MENIMBANG, BAHWA DALAM ILMU HUKUM, ORANG PERSEORANGAN DALAM ISTILAH BELANDA DISEBUT PERSOONLIJK ADALAH SAMA PENGERTIANNYA DENGAN PERORANGAN, SECARA PRIBADI ATAU KORPORASI. ISTILAH CORPORATIE ATAU RECHTSPERSOON MEMILIKI PENGERTIAN YANG SAMA DENGAN BADAN HUKUM.

    MENIMBANG, BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA UNSUR SETIAP ORANG DALAM UNDANG-UNDANG AQUO, DIMAKSUDKAN SEBAGAI KATA YANG MENYATAKAN KATA GANTI MANUSIA YANG DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA PIDANA ATAS PERBUATAN PIDANA YANG TELAH DIPERBUATNYA;

    MENIMBANG, BAHWA ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN INIADALAH TERDAKWA,SDR.MUHAMAD MASNUR ASRY DALAM PERSIDANGAN PERKARA TERSEBUT IDENTITASNYA TELAH DIPERIKSA DAN BERSESUAIAN DENGAN YANG TERCANTUM DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM, SEHINGGA TIDAK TERJADI ERROR IN PERSONA;TERDAKWA DALAM KEADAAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI, MAMPU MENGIKUTI PERSIDANGAN SERTA MENJAWAB PERTANYAANPERTANYAAN YANG DIAJUKAN DENGAN BAIK, SERTA DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA, SERTA SELAMA PROSES PERSIDANGAN TIDAK DITEMUKAN ADANYA ALASAN PEMAAF MAUPUN PEMBENAR YANG DAPAT MENGHINDARKAN TERDAKWA,SDR.MUHAMAD MASNUR ASRYDARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA;

    MENIMBANG, BAHWA PENGERTIAN SETIAP ORANG TELAH DIBAHAS DAN DIURAIKAN DALAM PERTIMBANGAN DAKWAAN PRIMAIR OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, KARENANYA PENGERTIAN SETIAP ORANG SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS DIAMBIL ALIH SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR INI;

    MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERSEBUT DI ATAS MAKA UNSUR SETIAP ORANG SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TERPENUHI SECARA HUKUM;

    AD. 2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI;

    MENIMBANG, BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YAITU ADANYA SARANA ATAU KEMUDAHAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, SECARA UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN KEKUASAAN UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI DAN KELOMPOK TERTENTU;

    MENIMBANG BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN TUJUAN IALAH SUATU KEHENDAK YANG ADA DALAM PIKIRAN ATAU ALAM BATIN SI PEMBUAT YANG DITUJUKAN UNTUK MEMPEROLEH SESUATU KEUNTUNGAN (MENGUNTUNGKAN) BAGI DIRINYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ATAS SUATU MATERI TIDAK SEMATA-MATA BERUPA BENDA ATAU UANG SAJA, TETAPI SEGALA SESUATU YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG TERMASUK.

    MENIMBANG BAHWA UNDANG-UNDANG TIDAK MEMBERI PENJELASAN TENTANG PENGERTIAN DARI PADA UNSUR-UNSUR PASAL INI, MAKA UNTUK MEMBERI PENGERTIAN ANASIR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MAJELIS HAKIM AKAN MENGGUNAKAN YURISPRUDENSI MAHKAHAH AGUNG NO 813K/PID/1987 TANGGAL 29 JUNI 1989 DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU BADAN CUKUP DINILAI DARI KENYATAAN YANG TERJADI ATAU DIHUBUNGKAN DENGAN PERILAKU TERDAKWA SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA, KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA, SEBAGAI RUJUKAN ATAU PEDOMAN DALAM MENGKONSTITUIR ANTARA NORMA DENGAN PERISTIWA KONKRET (INCONCRETO);

    MENIMBANG, BAHWA YANG DIMAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ADALAH MENGANDUNG PENGERTIAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN TERDAKWA PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA TIDAK DIPERUNTUKKAN UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, TETAPI UNTUK KEPENTINGAN DIRI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN TIDAK IDENTIK DENGAN PENAMBAHAN HARTA KEKAYAAN TETAPI DAPAT BERUPA MEMPEROLEH KENIKMATAN ATAU KEUNTUNGAN YANG BERSIFAT MATERIAL MAUPUN IMATERIL BERUPA FASILITAS DAN KEMUDAHAN UNTUK MELAKUKAN SUATU TINDAKAN PIDANA KORUPSI.

    MENIMBANG, BAHWA UNSUR INI ADALAH UNSUR BERSIFAT ALTERNATIF, MAKA APABILA SALAH SATU DARI UNSUR INI SUDAH TERPENUHI OLEH PERBUATAN TERDAKWA, MAKA UNSUR YANG LAIN DIANGGAP TELAH TERPENUHI.

    MENIMBANG, BAHWA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK MEMBERI PENJELASAN MENGENAI APA YANG DIMAKSUD DENGAN TUJUAN, NAMUN DEMIKIAN PENGERTIAN DENGAN TUJUAN MENURUT MAJELIS HAKIM IDENTIK DENGAN PENGERTIAN DENGAN SENGAJA. PENGERTIAN KESENGAJAAN JUGA TIDAK TERDAPAT DALAM PENJELASAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TETAPI APABILA DILIHAT DARI MEMORIE VAN TOELECTING SWB DISEBUTKAN BAHWA PIDANA PADA UMUMNYA HENDAK DIJATUHKAN HANYA KEPADA BARANG SIAPA YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG DAN DIKEHENDAKI DAN DIKETAHUI ATAU DIINSYAFI AKIBAT DARI PERBUATAN TERSEBUT, YANG ARTINYA IA DALAM KEADAAN SADAR SEPENUHNYA KETIKA AKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT BESERTA DENGAN AKIBAT YANG AKAN MENYERTAI NANTINYA;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:

    • Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PNPal tanggal 2 April 2020yang dimintakan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MASNUR ASRY tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
    1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
    2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MASNUR ASRY tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ???TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA??? sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidair;
    3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MASNUR ASRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
    4. Menjatuhkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima jutarupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan;
    5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    7. Menyatakan barang bukti surat sebagai berikut :
      1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan: Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
      2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor:055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
      3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor:11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
      4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No:57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;
      5. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor:005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin cabang Palu;
      6. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No:0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 april 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
      7. Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
      8. Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
      9. Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
      10. Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      11. Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      12. Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      13. Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      14. Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      15. Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      16. Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      17. Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      18. Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
      19. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan: Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
      20. 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe ??? Dalam Kota Palu ??? Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
      21. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
      22. Surat Nomor: 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
      23. Surat Nomor: 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;
      24. Surat Nomor: 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;
      25. Surat Nomor:20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
      26. Surat Nomor: 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
      27. Surat Nomor:25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;
      28. Surat Nomor:27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
      29. Surat Nomor:28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
      30. Surat Nomor:29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
      31. Surat Nomor:33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
      32. Surat Nomor:33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;
      33. Surat Nomor: 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
      34. Surat Nomor: 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
      35. Surat Nomor: 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;
      36. Surat Nomor:43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;
      37. Surat Nomor:45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;
      38. Laporan Akhir Buku I ??? Umum;
      39. 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;
      40. 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
      41. 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
      42. 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian JembatanTorate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
      43. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
      44. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
      45. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;
      46. 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
      47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
      48. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
      49. Surat Kuasa Direktur Nomor :22 Tanggal 31 Januari 2018;
      50. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
      51. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
      52. Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015;
      53. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
      54. Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;

    Untuk seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas namaTerdakwa ALIRMAN MA???DE NUBI dan NGO JONY;

    1. Membebankan kepada Terdakwauntuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

    Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

    Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 20 April 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya berisi alasansebagai berikut:

    1. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama mengadopsi tujuan hukum berdasarkan priopritas adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sama sekali tidak mencerminkan asas tersebut, sehingga terjadi putusan yang amburadul dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
    2. Bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum maupun penjelasan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Palu telah menguraikan bahwa Terdakwa Muh. Masnur Asry mengambil alih/melanjutkan pekerjaan penggantian jembatan Torate cs pada tanggal 3 September 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan pencairan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa Rp.939.248.708,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) pada tanggal 21 Desember 2018 dan dari bulan September s/d Desember 2018 ada 2 (dua) buah jembatan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi, yang nilainya lebih-kurang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bukti Kuitansi dilampirkan dalam Nota Pembelaan Panasihat Hukum, namun hal itu tidak dipertimbangkan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, inikah yang disebut adil???? Atau mungkin Hakim Tipikor Tingkat Pertama menilai bahwa 2 (dua) unit jembatan yang dikerjakan terdakwa menggunakan daun kayu atau daun pisang ???, sehingga yang dipertimbangkan hanya uang Negara yang dicairkan sebesar Rp.939.248.704. Perlu diketahui bahwa 2 (dua) buah jembatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Muh. Masnur Asry yang sampai saat ini berfungsi dan sangat mendukug sarana dan prasarana sekaligus menghubungkan Kota Palu dengan wilayah Pantai Barat, kota Tolo-toli dan Buol;
    3. Bahwa hasil pekerjaan Terdakwa setelah dihitung oleh ahli yang diajukan jaksa Penuntut Umum mencapai 11 %, dan apabila dikalikan dengan Rp.14.900.000.000,- (jumlah anggaran), maka hasilnya Rp.1,6 Milyar (itu adalah fakta persidangan), artinya jika dibandingkan dengan uang dengan uang yang diterima terdakwa Muh. Masnur Asry sebesar Rp.939juta tersebut, maka terdapat sisa uang hasil pekerjaan senilai Rp.700 juta. Kemudianhakim Tipikor Tingkat Pertama menyatakan terdakwa memperkaya diri sendiri dengan menerima uang Fee sebesar Rp.295.000.000,- sehingga hartanya bertambah, padahal uang fee tersebut telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Palu sesuai Berita Acara Penitipan Barang Bukti dan slip penyetoran tanggal 11 Maret 2020 pada Bank BRI Unit Cut Nyak Dien, dan bukti tersebut telah di perlihatkan pada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama namun fakta ini tidak dipertimbangkan;
    4. Bahwa itulah sebabnya kami, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding, karena banyak kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang menyebabkan keadilan tenggelam, dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, lebih teliti, lebih cermat, lebih profesional sehingga benar-benar mencerminkan putusan yang mencerminkan keadilan.

    Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 April 2020,yang pada pokoknya mengatakan :

    1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak ada bertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyek penggantian jembatan Torate cs. Bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa karena menjabat sebagai Direktur PT. Mitra Ayangga Nusantara yang mana terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan Torate cs, yang mana dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Alirman Ma???de Nubi (selaku PPK dan terdakwa Sherly Assa (selaku Kuasa Direktur), dan saksi Ngo Jony (selaku Konsultan Pengawas) dimana melekat Tugas, Fungsi dan wewenang masing-masing terdakwa yang saling berkaitan, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

    2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan apa yang dilakukan terdakwa yaitu:

    - Bahwa Terdakwa telah mengambil alih pekerjaan jembatan Torate setelah dilakukan SCM 2 pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan bobot pekerjaan 2, 896%, kemuadian terdakwa mulai bekerja pada tanggal 3 September 2018 dengan niat agar jembatan bisa berfungsi kembali serta perusahaanya tidak di blacklist;

    - Bahwa dalam perkembangannya Terdakwa Masnur mengerjakan pekerjaan jembatan Torate cs tersebut sampai Mei 2019 dan berdasarkan pendapat Ahli, pekerjaan Torate cs tersebut telah dikerjakan dengan bobot pekerjaan 14,702%;

    - Nahwa Terdakwa telah mengerjakan jembatan Torate cs tersebut dari bulan September 2018 s/d Mei 2019 dari bobot 2,896% s/d 14,702% sehingga bobot yang dikerjakan Terdakwa sebesar 11,805% yang kalau dinominalkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.639.099.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

    3. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

    Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, demikian juga terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

    Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PNPal tanggal 2April 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

    Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pertimbangan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama mengadopsi tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sama sekali tidak mencerminkan asas tersebut, sehingga terjadi putusan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keberatan-keberatan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dicermati secara seksama;

    Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak ada bertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyek penggantian jembatan Torate cs. Bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa karena menjabat sebagai Direktur PT. Mitra Ayangga Nusantara yang mana terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan Torate cs, yang mana dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Alirman Ma???de Nubi (selaku PPK dan terdakwa Sherly Assa (selaku Kuasa Direktur), dan saksi Ngo Jony (selaku Konsultan Pengawas) dimana melekat Tugas, Fungsi dan wewenang masing-masing terdakwa yang saling berkaitan, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

    Menimbang, bahwa selain dari keberatan Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, maka selanjutnya ditanggapi pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Facti tidak cukup dan tidak terbatas pemeriksaannya pada alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa saja, melainkan juga keberatan dari Penuntut Umum melalui memori bandingnya tersebut di atas antara lain mengatakan bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie tingkat pertama menyimpang dari dari fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa tidak benar melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana dalam pertimbangan judex factie tingkat pertama dll, sehingga keberatan-keberatan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dicermati seksama mengenai pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat dengan uraian fakta dan pertimbangan sebagai berikut:

    1. Mengenai Pasal Dakwaan yang Terbukti;

    Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus dengan mendasarkan pada pasal Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

    Menimbang, bahwa terhadap terbuktinya pasal dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati fakta hukum di persidangan kapasitas terdakwaMUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARAyang mempunyai tugas:

    a). mengelola dan menjalankan perusahaan;

    b). mengajukan tender proyek untuk kualifikasi menengah minimal 2,5 milyar s/d 50 milyar;

    Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan yang antara lain menyatakan bahwa TerdakwaMUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARA dan kemudianTerdakwa MUHAMAD MASNUR ASRY selaku DIREKTUR PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat surat kuasa direktur PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA sehingga Terdakwa selaku Direktur seharusnya mengerjakan sendiri pekerjaan penggantian jembatan Torate cs tahun anggaran 2018 namun malah mengalihkan pekerjaannya kepada pihak laindalam hal ini kepada saksi Sherly Assa selaku Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara;

    Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Masnur Asry selaku DirekturPT Mitra Aiyangga Nusantarabersama sama dengan SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dan CRISTIAN suami dari SHERLY ASSA, ALIRMAN MA???DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, dan NGO JONI selaku Konsultan Pengawasdalam proyek paket pekerjaan penggantian jembatan Torate cs tahun anggaran 2018, yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.889.774.514,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah);

    Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT.MITRA AIYANGGA NUSANTARAbersama sama dengan SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dan CRISTIAN suami dari SHERLY ASSA, ALIRMAN MA???DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, dan NGO JONI selaku Konsultan Pengawas

    tersebut terbukti merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tetang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6: ???Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara???;

    Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka kesalahan Terdakwa tidak tepat apabila dikualifikasi sebagai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melainkan lebih tepat dikualifikasi lebih spesifik sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu subsidair. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas;

    Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lebih lanjut harus membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

    1. Setiap orang;
    2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
    3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatau atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
    4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
    5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

    Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

    Ad.1. Unsur Setiap Orang

    Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 telah memberikan batasan yang dimaksud dengan unsur ???setiap orang??? adalah orang perseorangan dan atau termasuk korporasi;

    Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, ???orang perseorangan??? dalam istilah Belanda disebut persoonlijk adalah sama pengertiannya dengan ???perorangan???, ???secara pribadi??? atau ???korporasi???. Istilah corporatie atau rechtspersoon memiliki pengertian yang sama dengan ???badan hukum???.

    Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ???setiap orang??? dalam undang-undang aquo, dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti manusia yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;

    Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan dimuka persidangan iniadalah Terdakwa,Sdr.MUHAMAD MASNUR ASRY dalam persidangan perkara tersebut identitasnya telah diperiksa dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan dengan baik, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa,Sdr.MUHAMAD MASNUR ASRYdari pertanggungjawaban pidana;

    Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini;

    Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka unsur ???setiap orang??? sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidair secara sah dan meyakinkan terpenuhi secara hukum;

    Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

    Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ???menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi??? yaitu adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat perbuatan menyalahgunakan wewenang, secara umum tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok tertentu;

    Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas suatu materi tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk.

    Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang pengertian dari pada unsur-unsur pasal ini, maka untuk memberi pengertian anasir menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan menggunakan Yurisprudensi Mahkahah Agung No 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dengan pertimbangan bahwa ???unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya???, sebagai rujukan atau pedoman dalam mengkonstituir antara norma dengan peristiwa konkret (inconcreto);

    Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa penggunaan keuangan Negara tidak diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, tetapi untuk kepentingan diri pelaku tindak Pidana Korupsi, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak identik dengan Penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat material maupun imateril berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan suatu tindakan Pidana Korupsi.

    Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi.

    Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud ???dengan tujuan???, namun demikian pengertian ???dengan tujuan??? menurut Majelis Hakim identik dengan pengertian ???dengan sengaja???. Pengertian Kesengajaan juga tidak terdapat dalam Penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tetapi apabila dilihat dari Memorie Van Toelecting Swb disebutkan bahwa ???Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut, yang artinya ia dalam keadaan sadar sepenuhnya ketika akan melakukan tindak pidana tersebut beserta dengan akibat yang akan menyertai nantinya;
    Tanggal Musyawarah 9 Juni 2020
    Tanggal Dibacakan 9 Juni 2020
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


100
0