1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN SURABAYA
  4. TUN
  5. Kepegawaian

Putusan PTTUN SURABAYA
195 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 195 / B / 2019 / PT.TUN.SBY
    Tanggal 16 Oktober 2019 —AKHMAD SAIKHU,S.Sos, M.Si. dan BUPATI BLITAR
    Nomor 195 / B / 2019 / PT.TUN.SBY
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Kepegawaian
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 19 Agustus 2019
    Lembaga Peradilan PTTUN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua H. Oyo Sunaryo
    Hakim Anggota H. Ishak Lanap, Nurman Sutrisno
    Panitera Ramelan Siswanto
    Amar Membatalkan
    Catatan Amar MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ---------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22 / G / 2019 / PTUN . SBY tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan eksepsi Terbanding / Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya ; --------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya; ------------ Menyatakan Batal Keputusan Bupati Blitar Nomor : 862/ 183/ 409. 205. 3 / SK/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018, atas nama Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si.--------------------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Blitar Nomor : 862/183/409.205.3/SK/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Desember 2018, atas nama Akhmad Saikhu, S.Sos, M.Si.---------------------------------------- - Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Pembanding / Penggugat sebagai Kasubag Pelayanan Fungsi Pengawasan I dan Pengaduan Masyarakat, di Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, di Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a), atau jabatan yang setara dengan itu;.------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah 9 Oktober 2019
    Tanggal Dibacakan 16 Oktober 2019
    Kaidah —
    Abstrak


121
56