1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT DENPASAR
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PT DENPASAR
113/Pdt/2014/PT.DPS

    Putusan PT DENPASAR Nomor 113/Pdt/2014/PT.DPS
    Tanggal 9 Oktober 2014 — YAYASAN BENJAMIN BALI, sebagai PEMBANDING M E L A W AN : PANTI ASUHAN WISMA ANAK-ANAK HARAPAN (HOPE CHILDREN’S HOME),sebagai TERBANDING

    Nomor 113/Pdt/2014/PT.DPS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci Perbuatan Melawan Hukum
    Tahun 2014
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Nyoman Gede Wirya
    Hakim Anggota H. Gunawan Gusmo, I Gusti Ngurah Astawa
    Panitera Ni Made Sri Riamawati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya BATAL
    Catatan Amar M E N G A D I L I : -- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; --- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April 2014 Nomor : 521/Pdt.G/2013/PN.DPS. yang dimohonkan banding tersebut ; ---- DENGAN MENGADILI SENDIRI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat unuk sebagian ; 2. Menyatakan hukum bahwa Akta jual beli Nomor : 458/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dewi Eka Koreati,SH. yang ditandatangani antara I Made Sukariatha sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 8910 seluas 974 m2 yang terletak dijalan Anom No. 2 Banjar Untal-untal Desa/Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali adalah sah dan mengikat secara hukum3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6281 seluas 974 m2 atas nama Penggugat adalah sah secara hukum milik Penggugat ; 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah, bangunan rumah dan atau gedung milik Penggugat yang terletak di jalan Anom No. 2, Banjar Untal-untal, Desa / Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali berdasarkan Sertifikat HGB No.6281 atas nama Penggugat seluas 974 m2 (sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi ) secara sukarela terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tergugat tidak melaksanakan pengosongan tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan dari aparat pihak kepolisian yang berwenang ; 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang selain dan selebihnya ;
    Tanggal Musyawarah 2 Oktober 2014
    Tanggal Dibacakan 9 Oktober 2014
    Kaidah —
    Abstrak


42
41