Putusan PN SAROLANGUN
17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN SRL

Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN SRL
Tanggal 15 Desember 2017 —Penggugat:
Muhammad Syaihu
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan
2.Mahkamah Partai PDI Perjuanagan
3.Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan
4.Dewan pimpinan Cabang PDI Perjuangan
5.Sukma Setiva,SE

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Periode 2015-2020 ;

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 ;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

6. Menyatakan:

a) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembebastugasan H. MUHAMMAD SYAIHU dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016 ;

b) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sarolangun tertanggal 18 September 2016;

c) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016 ;

d) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar ;

e) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;

f) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba ;

g) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;

h) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun ;

i) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017 ;

j) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;

k) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017 ;

l) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 ;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan ganti kerugian Immateriil yang di derita Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memilki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.208.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;