1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SAROLANGUN
  4. Perdata Khusus
  5. Parpol

Putusan PN SAROLANGUN
17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl

    Putusan PN SAROLANGUN Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl
    Tanggal 15 Desember 2017 —- MUHAMMAD SYAIHU (Penggugat) LAWAN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokerasi Indonesia Perjuangan (Tergugat I ) - Mahkamah Partai PDI Perjuanagan ( Tergugat II ) - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan ( Tergugat III ) - Dewan pimpinan Cabang PDI Perjuangan (Tergugat IV ) - Sukma Setiva,SE ( Tergugat V )
    Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Srl
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus Parpol
    Kata Kunci Parpol
    Tahun 2017
    Tanggal Register 12 September 2017
    Lembaga Peradilan PN SAROLANGUN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua R. Agung Aribowo
    Hakim Anggota Muhammad Affan, Phillip Mark Soenpiet
    Panitera Andi Maddumase
    Amar Kabul
    Catatan Amar DALAM PROVISI :- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM EKSEPSI- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun Periode 2015-2020 ;4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2014-2019 ;5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;6. Menyatakan:a) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 153/KPTS/DPP/IX/2016 tentang Pembebastugasan H. MUHAMMAD SYAIHU dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun sekaligus menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun tertanggal 1 September 2016 ;b) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 05.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2016 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sarolangun tertanggal 18 September 2016; c) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan Nomor : 191/KPTS/DPP/XI/2016 tentang Pemecatan H. MUHAMMAD SYAIHU dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 29 November 2016 ;d) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Pengantar ;e) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Usulan PLH Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;f) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 195/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 perihal Laporan Penyalahgunaan Narkoba ;g) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 196/DPD-05/VIII/2016 tertanggal 16 Mei 2016 perihal Usulan Penyempurnaan Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun ;h) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor : 248/IN/DPD-05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun ;i) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 perihal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan No 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H. Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 24 Januari 2017 ;j) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2644/IN/DPP/III/2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab.Sarolangun tertanggal 9 Maret 2017 ;k) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 70/DPC-05.08/III/2017 perihal Pengantar Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tertanggal tertanggal 14 Maret 2017 ;l) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Sarolangun Nomor 98/DPC-05.08/VIII/2017 perihal Proses Pengganti Antar Waktu Atas nama H.Muhammad Syaihu tertanggal 25 Agustus 2017 ;adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan ganti kerugian Immateriil yang di derita Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memilki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.208.000,- (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) ;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
    Tanggal Musyawarah 14 Desember 2017
    Tanggal Dibacakan 15 Desember 2017
    Kaidah —
    Abstrak


260
146