Putusan PN KISARAN
23/Pdt.G/2020/PN Kis

Putusan PN KISARAN Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
Japel Sirait
Tergugat:
1.PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT. BSP
2.PT. SARI PERSADA RAYA PT. SPR
3.1. PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk (PT. BSP)
4.2. PT. SARI PERSADA RAYA (PT. SPR)
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Asahan
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi;

• Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

• Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Pokok Perkara;

• Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Terhadap Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah objek perkara yaitu Surat Keterangan No. 381/3/Ket/BPM/1980, yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Padang pada tanggal 17 Maret 1980;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I selebihnya;

Terhadap Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Huta Padang tanggal 10 Juli 1996, Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 9-7-1996 Nomor: 17/V/7/1996, Luas 4.434, atas Nama pemegang hak P.T. Sari Persada Raya, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 4.434 Ha (empat ribu empat ratus tiga puluh empat hektar) berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, terletak di Desa Huta Padang dan Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagimana tersebut pada Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Huta Padang tanggal 10 Juli 1996, Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 9-7-1996 Nomor: 17/V/7/1996, Luas 4.434, atas Nama pemegang hak P.T. Sari Persada Raya, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor: 381/3/Ket/BPM/1980 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Desa Huta Padang pada tanggal 17 Maret 1980;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);