1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata

Putusan MAHKAMAH AGUNG
3028 K/Pdt/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3028 K/Pdt/2016
    Tanggal 26 Januari 2017 —1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN Dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG selaku PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, selaku KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG, 3. CAMAT TUGU, 4. CAMAT NGALIYAN VS RIDWAN PANGESTU, S.H.
    Nomor 3028 K/Pdt/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci PERIKATAN
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Syamsul Maarif
    Hakim Anggota Sudrajad Dimyati, Sunarto
    Amar Tolak
    Catatan Amar 1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN Dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG selaku PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, selaku KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG, 3. CAMAT TUGU, 4. CAMAT NGALIYAN, tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 26 Januari 2017
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


37
17