1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
823 K/Pdt.Sus-PHI/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tanggal 1 Oktober 2019 — PT DISTRIVERSA BUANA MAS (PT DBM) VS SRI HARTATI
    Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Maria Anna Samiyati
    Hakim Anggota H. Fauzan, Sugeng Santoso
    Panitera Febry Widjajanto
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DISTRIVERSA BUANA MAS (PT DBM) tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., tanggal 16 April 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi:- Menolak Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat adalah sebagai karyawan tetap Tergugat; 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 8 September 2018;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dengan total jumlah Rp40.370.382,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:e) Uang Pesangon =Rp24,303,240.00;f) Uang Penghargaan Masa Kerja =Rp10,801,440.00;g) Uang Penggantian Hak, Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan =Rp 5,265,702.00 +;h) Total (a) + (b) + (c) =Rp40,370,382.00;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 1 Oktober 2019
    Tanggal Dibacakan 1 Oktober 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


45
28