1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PA KAB MALANG
  4. Perdata Agama

Putusan PA KAB MALANG
1730/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

    Putusan PA KAB MALANG Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
    Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
    Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama
    Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Cerai Talak
    Tahun 2018
    Tanggal Register 3 April 2017
    Lembaga Peradilan PA KAB MALANG
    Jenis Lembaga Peradilan PA
    Hakim Ketua Hakim Ketua H. Edi Marsis
    Hakim Anggota Hakim Anggota Masykur Rosihbr Hakim Anggota M. Nur Syafiuddin
    Panitera Panitera Pengganti: Dra. Tridayaning Suprihatin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    Dalam Konvensi

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PONIRAN bin PAIMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( NABSIYAH alias NAPSIYAH binti ASIM) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

    Dalam Rekonvensi:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang mut???ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    4. Menghukum Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 24 Nopember 2017;
    5. Menetapkan tanah seluas 866 m2 sesuai Akta Jual Beli No. 381/IV/2005 tanggal 11 April 2005 yang terletak di Talangsuko RT.04. RW.02 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah Utara : Tanah sawah milik Mat Romli
    • Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Mat Ponidi
    • Sebelah Barat : Kali
    • Sebelah Timur : Kali

    adalah harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi.

    6. Menetapkan bagian Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi atas harta bersama tersebut adalah Pemohon Rekonvensi berhak 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dan Termohon Rekonvensi berhak memiliki 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas;

    7. Menghukum Termohon Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Pemohon Rekonvensi sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 6 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sesuai putusan ini;

    8. Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi selain dan selebihnya;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

    Membebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.091.000,- (dua juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 17 Januari 2018
    Tanggal Dibacakan 17 Januari 2018
    Kaidah —
    Abstrak


7
3