1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2256 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2256 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 14 Desember 2016 — Joko Priono,S.T
    Nomor 2256 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Perbaikan hukuman; pencucian uang;
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera Sri Indah Rahmawati
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 14 Desember 2016
    Tanggal Dibacakan 14 Desember 2016
    Kaidah Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi “secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos” seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, manakala pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai / tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun represif, dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect)
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, PT Jakarta hanya menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga dihukum 6 tahun penjara, dan denda Rp 300.000.000. Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan hukuman yang diberikan judex factie karena tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect), mengingat Terdakwa melakukan gabungan tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi “secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos” seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982.


1051
723