Putusan PN LUBUK BASUNG
47/Pdt.G/2017/PN LBB

Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 21 Nopember 2018 —Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.ASRILKARI BATUAH
3.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
4.Kepala Kantor BPN Agam
5.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H

M E N G A D I L I:

1. Dalam Eksepsi;
   • Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;
2. Dalam Pokok Perkara;
   1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
   2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dari KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan yang dilegalisasi oleh Camat Lubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 dengan Nomor 08/05/RI-S/1989 dan Surat Keputusan KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan tanggal 20 Mei 1989;
   3. Menyatakan sah PENGGUGAT sebagai pihak diserahkan untuk mengelola tanah adat milik KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan (SHP) No. 1 Tahun 1989, GS No. 53 Tahun 1989 tertanggal 22 Februari 1989, tanah seluas + 12.000 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
   4. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tanggal 10 September 1988 dalam kerja sama pembangunan terminal, fasilitas terminal dan sarana tempat berjualan/tempat tinggal/penunjang terminal untuk jangka waktu pengelolaan selama 20 tahun yang telah habis jangka waktunya semenjak 7 September 2009;
   5. Menyatakan HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M^2, berlaku selama 20 tahun yang habis jangka waktunya 7 September 2009 dan seluruh pecahannya yang diperpanjang oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV dinyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku;
   6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang memecah dan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat HGB No. 62 Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18 Maret 2020 Surat Ukur tanggal 9 Maret 2000 No. 10.25.10.2000, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung dan sertipikat HGB No. 66 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, No. 22.25.10.2001, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 kepada TERGUGAT IV dan menjualnya kepada TERGUGAT II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH.Perdata;
   7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang membeli HGB No. 62 Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18 Maret 2020 Surat Ukur tanggal 9 Maret 2000 No. 10.25.10.2000, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung dan sertipikat HGB No. 66 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, No. 22.25.10.2001, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 dan dijadikan Hak Tanggungan kepada TERGUGAT III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
   8. Menyatakan perjanjian jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II terhadap sertipikat HGB No. 62 Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18 Maret 2020 Surat Ukur tanggal 9 Maret 2000 No. 10.25.10.2000, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung dan sertipikat HGB No. 66 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, No. 22.25.10.2001, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H. Tanggal 9 Maret 2000 No. 84/LBS/2000 dan No. 33/LBS/2001 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
   9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV yang mengeluarkan sertipikat HGB No. 62 Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18 Maret 2020 Surat Ukur tanggal 9 Maret 2000 No. 10.25.10.2000, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung dan sertipikat HGB No. 66 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, No. 22.25.10.2001, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
   10. Menyatakan Hak Tanggungan sertipikat HGB No. 62 dan HGB No. 66 No. 274/2011 tertanggal 14 Maret 2011 berdasarkan akta PPAT Sri Husniati Najmi, S.H., tanggal 14 Maret 2011 No. 161/2011 sebagaimana posita angka 14 dan posita angka 19 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
   11. Menyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku Sertipikat HGB No. 62 Permohonan 18 Maret 2000 hingga berakhir 18 Maret 2020 Surat Ukur tanggal 9 Maret 2000 No. 10.25.10.2000, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung dan sertipikat HGB No. 66 Permohonan tanggal 8 Februari 2001 hingga berakhir 8 Februari 2021. Surat Ukur tanggal 24 Januari 2001, No. 22.25.10.2001, luas 16 M² terletak di Kel. Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009;
   12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, yang terhadap besaran masing-masing disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
   13. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.773.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
   14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;