1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
986 K/Pdt.Sus-PHI/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tanggal 19 Nopember 2019 — PT HARPINDO MITRA KHARISMA VS MARYANTO
    Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Yakup Ginting
    Hakim Anggota Fauzan, Sugeng Santoso
    Panitera Thomas Tarigan
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar ? Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT HARPINDO MITRA KHARISMA tersebut;? Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah Rp646.439.560,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:? Uang Pesangon : 1x4xRp93.686.893,00 = Rp374.747.572,00 ? Uang Penghargaan Masa Kerja 2xRp93.686.893,00 = Rp187.373.786,00 ? Uang Penggantian Hak 15%xRp562.121.930,00 = Rp 84.318.203,00 Jumlah Rp646.439.560,00(enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;? Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 19 Nopember 2019
    Tanggal Dibacakan 19 Nopember 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


82
41