Putusan PN AMBON
206/Pdt.G/2018/PN Amb

Putusan PN AMBON Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2019 —Penggugat:
MARIA ULFA
Tergugat:
1.WEMPY J NAMPASNEA
2.PAULINA M MELIEZER
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Cq KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI HATU
2.HARMIN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
4.PPAT RISA NURLIWATI SOULISA, SH SP.,I

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I.

DALAM POKOK PERKRA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas ojek sengketa, sesuai sertifikat hak milik No.1418 Desa Hatu, seluas 9.000 M² ( sembilan ribu meter persegi ) yang terletak di atas petuanan Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas alamnya antara lain ?

Sebelah Barat berbatas dengan Kali Hatu / Batas Alam.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara.

3. Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan surat pelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor. 141.105 / 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum.

4. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No.1418 Desa Hatu yang diterbitkan turut tergugat III atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;

5. Menyatakan jual beli terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat dihadapan Turut Tergugat IV dengan akte jual beli No.303 / 2014, tanggal 7 adalah sah dan mempunyai daya berlaku menurut hukum.

6. Menyatakan objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada Penggugat sesuai prosudur hukum yang berlaku adalah sah menurut hukum, dan sertifikat hak milik No.1418 Desa Hatu yang saat ini telah tercatat atas nama Penggugat, haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum.

7. Menayatakan Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa sehingga perbuatan Tergugat I untuk melarang penggugat untuk menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak.

8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 6.731.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)