1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PADANG SIDEMPUAN
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PN PADANG SIDEMPUAN
46/PDT.G/2015/ PN.Psp

    Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 46/PDT.G/2015/ PN.Psp
    Tanggal 22 September 2016 — Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS Bukit Harapan) disebut Pengugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI disebut Tergugat I ; Jaksa Agung Republik Indonesia, cq Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera Utara disebut Tergugat II ; Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara disebut Tergugat III ; • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatra Utara cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Turut Tergugat ;

    Nomor 46/PDT.G/2015/ PN.Psp
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 30 Desember 2015
    Lembaga Peradilan PN PADANG SIDEMPUAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ferry Hardiansyah.
    Hakim Anggota Aries Kata Ginting., Sh Andy William Permata.
    Panitera Ballaman Siregar
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;DALAM PROVISI :1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat/Pemohon Provisi tersebut ; 2. Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 Perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ; 3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/ menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan Putusan Provisi atau setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan Provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak ;4. Menyatakan surat Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 Perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effct), karena melanggar konstitusi sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD-1945 tentang tujuan dibentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa ;5. Memerintahkan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat mengelola dan membudidayakan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun menurun dan hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ;6. Menyatakan Putusan Provisi berlaku sejak dibacakan atau setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan Provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat II atau dari pihak manapun juga, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak ;7. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;3. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang telah diputus dalam putusan provisi yaitu tentang :a. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berada dalam status quo ;b. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (buiten effect) ;c. Kehabsahan hak Penggugat untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/ menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan Putusan Provisi atau setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan Putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualan sebagai pihak yang berhak ;4. Menyatakan Gouvernement Besluit (G.B) No.50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam staatsblad Hindia Belanda tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan di Padang Lawas karena tidak ada informasi koordinat geographis dan data spasial (peta lokasi) ;5. Menyatakan Penggugat mengelola Perkebunan Kelapa Sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisionil yang turun temurun seluruhnya 23.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat Hak Milik yang diakui oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 3 UUPA Tahun 1960 adalah sah menurut hukum ;6. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yang disebutkan dalam Dakwaan maupun Putusan Pidana No.2642K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 jo Putusan No.39PK/PID.SUS/2007, Tanggal 16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di Kecamatan Barumun Tengah ;7. Menyatakan bahwa amar putusan Pidana nomor 481/PID.B/2006/ PN.JKT. PST tanggal 28 Juni 2006 jo Putusan PT. DKI Jakarta No. 194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006 Jo Putusan MA. RI Nomor 2642K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 Jo Putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 16 Juni 2008 yang bunyinya ???merampas barang bukti??? berupa Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan hutan Padang Lawas seluas 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT.Torganda beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, dan Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas 24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT.Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, dirampas untuk Negara, adalah amar putusan yang tidak sah serta tidak dapat di eksekusi (non executable)8. Menyatakan Perkebunan Kelapa Sawit dikawasan hutan Padang Lawas seluas 23.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya, adalah hak yang sah dari Penggugat ; 9. Menyatakan Berita Acara Eksekusi yang dilakukan Tergugat II tanggal 26 Agustus 2009 yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan hukum ;10. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat mengelola dan membudidayakan Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi haknya termasuk untuk menjual hasil perkebunan dan menerima hasil penjualannya sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali Peradilan TUN No.06.PK/TUN/2008, tanggal 05 Mei 2008 Jo Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 97 ayat (9) huruf a UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ;11. Menyatakan tidak sah, dan tidak berharga Berita Acara Eksekusi tanggal 26 Agustus 2009 yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III ;12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat untuk mengelola dan membudidayakan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh Penggugat berdasarkan hak tradisionil masyarakat adat secara turun menurun dan hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ; 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; DALAM REKONVENSI : - Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
    Tanggal Musyawarah 16 September 2016
    Tanggal Dibacakan 22 September 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


589
465