1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan MAHKAMAH AGUNG
3490 K/PDT/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3490 K/PDT/2016
    Tanggal 12 September 2017 —PARLIN HASIHOLAN SILALAHI VS PT. MENTAYA SAWIT MAS I (PT. MSMI);

    Nomor 3490 K/PDT/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci TANAH
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Yakup Ginting
    Hakim Anggota Ibrahim, Zahrul Rabain
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PARLIN HASIHOLAN SILALAHI tersebut; - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 42/PDT/2016/PT.PLK., tertanggal 9 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Spt., tanggal 10 Maret 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas 16.570,816 hektar, sebagaimana Sertifikat HGU Nomor 33 Tahun 2005 pada wilayah Desa/Kelurahan Tangar, Baampah, Tanjung Batur dan Penda Durian, yang didalamnya termasuk tanah objek sengketa yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak, yakni tanah yang seluas 45 (empat puluh lima) hektar yang terletak atau teridentifikasi pada peta kebun di Blok L. 12, 13, 14, 15 dan L. 16;3. Menyatakan terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 12 November 2005 atas nama Parlin H. Silalahi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 12 September 2017
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


62
45