1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2413 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2413 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 30 Januari 2017 — RIZKYVAN L, TOBING
    Nomor 2413 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera Rozi Yhond Roland
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum: pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:28/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 25 Agustus 2016yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn., tanggal 08 Juni 2016;
    Tanggal Musyawarah 30 Januari 2017
    Tanggal Dibacakan 30 Januari 2017
    Kaidah Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Medan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan dengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku Panitia Pengadaan untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan perbuatan melawan hukum dalam “penyalah gunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri didalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor. Pertimbangan hukum tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex factie tersebut. Menurut MA, pertimbangan Judex Factie seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasalpasal KUHP).

  • Kasasi : 2413 K/Pid.Sus/2016
    Lainnya : 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Md
    Lainnya : 28/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN.

636
323