Putusan PT MATARAM
176/PDT/2020/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 176/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 24 Nopember 2020 —Pembanding/Penggugat : IDA MADE SINGARSA Diwakili Oleh : JONO G. NUGROHO, SH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat II : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

DALAM EKSEPSI :

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 220/PDT.G/2019/PN MTR TANGGAL 02 SEPTEMBER 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;

MENGADILI SENDIRI :

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN BAHWA OBYEK SENGKETA ADALAH MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN PASANGAN SUAMI ISTERI IDA MADE MEREGEG DAN IDA AYU GERIYE, YANG MASING-MASING TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN L981 DAN PADA TAHUN L985 DI DUSUN SENGKONGO, DESA KURANJI, KECAMATAN LABUAPI, KABUPTEN LOMBOK BARAT, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT;

1. MENYATAKAN HUKUM BAHWA OBYEK SENGKETA BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN PIPIL GARUDA NO. 97, PERCIL NO. 118, KELAS II, NO. BUKU PENDAFTARAN HURUF C 116 TANGGAL 29 NOPEMBER TAHUN 1957, LUAS : 3.700 M2 ATAS NAMA : IDA MADE MEREGEG, DESA MONJOK BARAT, DISTRIK PP ANCAR DAN SEKARANG BERALIH FUNGSI MENJADI GEDUNG WANITA BERKEDUDUKAN DI JALAN UDAYANA NO. 8 MATARAM DAN KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG BERKEDUDUKAN DI JALAN UDAYANA NO. 10 MATARAM, LINGKUNGAN KARANG KELOK BARU, KELURAHAN MONJOK BARAT, KECAMATAN SELAPARANG, KOTA MATARAM, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, DENGAN BATAS-BATAS SBB :

• SEBELAH UTARA : JALAN SEMANGGI
• SEBELAH TIMUR : KANTOR DINAS PU & PR KOTA MATARAM
• SEBELAH SELATAN : KANTOR WILAYAH AGAMA PROPINSI NTB
• SEBELAH BARAT : JALAN UDAYANA

ADALAH HAK MILIK SAH DARI ALMARHUM IDA MADE MEREGEG ATAU AHLI WARISNYA YAITU PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

1. MENYATAKAN HUKUM BAHWA STATUS OBYEK SENGKETA DIBAWAH PENGUASAAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ADALAH PINJAM PAKAI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI NO. 5/24/7/1964 TANGGAL 25 JULI 1964; YANG BERAKHIR DAN HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA IDA MADE MEREGEG/AHLI WARISNYA PADA TAHUN 1984;
2. MENYATAKAN HUKUM BAHWA SEMUA SURAT MENYURAT/BUKTI KEPEMILIKAN ATAS NAMA DAN YANG BERADA PADA PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT YANG TERKAIT DENGAN OBYEK SENGKETA ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU LAGI SERTA TIDAK MEMPUNYAI NILAI HUKUM APAPUN OLEH KARENANYA TIDAK MENGIKAT OBYEK SENGKETA;

1. MENYATAKAN BAHWA OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN ASSET PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT;
2. MENYATAKAN HUKUM BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT MENGUASAI, MENGHAKI, MEMANFAATKAN DAN MEMPERTAHANKAN PENGUASAAN OBYEK SENGKETA MILIK PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHT MATIGEDAAD);
3. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ATAUPUN PIHAK KETIGA LAINNYA YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG TANPA SYARAT APAPUN BILAMANA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
4. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SECARA TUNAI KERUGIAN SEWA/KONTRAK ATAS OBYEK SENGKETA KEPADA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SELAMA 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN SEBESAR = RP 50.000.000,- X 35 TAHUN = RP 1.750.000.000,- (SATU MILYARD TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
5. MENGHUKUM PARA TERGUGAT KHUSUSNYA TERGUGAT 1 SELAKU PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOOM) SEBESAR RP 50..000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) PER HARI KETERLAMBATANNYA JIKA IA TIDAK SEGERA MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT TERHITUNG SEJAK ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INCRAHT VAN GEWIDJS);
6. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP 150.000,- ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 02 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan pasangan suami isteri IDA MADE MEREGEG dan IDA AYU GERIYE, yang masing-masing telah meninggal dunia pada tahun l981 dan pada tahun l985 di Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

1. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Pipil Garuda No. 97, Percil No. 118, Kelas II, No. Buku Pendaftaran Huruf C 116 Tanggal 29 Nopember Tahun 1957, Luas : 3.700 m2 atas nama : IDA MADE MEREGEG, Desa Monjok Barat, Distrik PP Ancar dan sekarang beralih fungsi menjadi Gedung Wanita berkedudukan di Jalan Udayana No. 8 Mataram dan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Udayana No. 10 Mataram, Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sbb :

• Sebelah Utara : Jalan Semanggi
• Sebelah Timur : Kantor Dinas PU & PR Kota Mataram
• Sebelah Selatan : Kantor Wilayah Agama Propinsi NTB
• Sebelah Barat : Jalan Udayana

adalah hak milik sah dari almarhum IDA MADE MEREGEG atau ahli warisnya yaitu Pembanding semula Penggugat;

1. Menyatakan hukum bahwa status Obyek Sengketa dibawah Penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah Pinjam Pakai berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Pakai No. 5/24/7/1964 Tanggal 25 Juli 1964; yang berakhir dan harus dikembalikan kepada IDA MADE MEREGEG/ahli warisnya pada tahun 1984;
2. Menyatakan hukum bahwa semua surat menyurat/bukti kepemilikan atas nama dan yang berada pada para Terbanding semula Para Tergugat yang terkait dengan Obyek Sengketa adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai nilai hukum apapun oleh karenanya tidak mengikat Obyek Sengketa;

1. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan Asset Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Menyatakan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh para Terbanding semula Para Tergugat menguasai, menghaki, memanfaatkan dan mempertahankan penguasaan Obyek Sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat ataupun Pihak Ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian sewa/kontrak atas Obyek Sengketa kepada Pembanding semula Penggugat selama 35 (Tiga puluh lima) tahun sebesar = Rp 50.000.000,- x 35 tahun = Rp 1.750.000.000,- (satu Milyard tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 1 selaku Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 50..000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatannya jika ia tidak segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incraht van gewidjs);
6. Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah)