1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN ENDE
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PN ENDE
23 /Pdt.G/2019/PN End

    Putusan PN ENDE Nomor 23 /Pdt.G/2019/PN End
    Tanggal 15 April 2020 — - Faried Sekriel Ambuwaru - 1. Pemerintah Propinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Timur - 2. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur - Camat Ende Selatan - Lurah Potulando
    Nomor 23 /Pdt.G/2019/PN End
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci 23 /Pdt.G/2019/PN EndPENGADILAN NEGERI ENDE
    Tahun 2020
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN ENDE
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Putu Pandan Sakti
    Hakim Anggota Junus D. Seseli, Y. Yudha Himawan
    Panitera Paulus Bire Kire
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - KABUL
    Catatan Amar MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00010/Potulando Tahun 1997 yang diletakan Hak Pakai oleh TERGUGAT I dengan diketahui oleh TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum;3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Banteng, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende seluas 1.635 M2 (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak Pakai No.00010/Potulando Tahun 1997 dengan uraian batas-batas sebagai berikut :??? Utara??? Selatan??? Timur??? Barat :::: Dengan Lorong Rumah Makan Amazy;Dengan Lorong Toko Pacifik;Dengan Jalan Banteng;Dengan Pagar Tembok Rumah Dinas Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende;sebagai Harta Milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Haji Abdul Madjid Ambuwaru;4. Menghukum TERGUGAT I serta siapapun yang mendapatkan hak dari TERGUGAT I atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula kepada Penggugat;5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap kali TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II lalai untuk melaksanakan isi putusan ini, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.228.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
    Tanggal Musyawarah 3 April 2020
    Tanggal Dibacakan 15 April 2020
    Kaidah —
    Abstrak


178
83