1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Gratifikasi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2305 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 18 Juli 2017 — Senyorita Rosliana, Skm
    Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
    Kata Kunci Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3
    Tahun 2017
    Tanggal Register 18 Oktober 2016
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Mohamad Askin, Leopold Hutagalung
    Panitera H. Santhos Wahcjoe Prijambodo
    Amar Tolak
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 18 Juli 2017
    Tanggal Dibacakan 18 Juli 2017
    Kaidah Penerapan terhadap Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 tidaklah didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian Negara yang terjadi beralasan kerugian Negara pada suatu ketentuan dan signifikan memperkaya diri sendiri maka diterapkan Pasal 2 ayat (1) sedangkan bilamana kerugian Negara kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta maka dikenakan Pasal 3 ayat (1);
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri (HPS), namun yang terjadi menurut JPU, Terdakwa memakai HPS yang telah disiapkan oleh orang lain, dan HPS itu dibuat tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus, sehinggat tidak tepat didakwa dan dihukum menggunakan Pasal 2 UU Tipikor. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex factie tersebut dengan alasan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak didasarkan pada kedudukan Terdakwa/pelaku melainkan diukur dari kerugian negara. Menurut MA, jika kerugian negara sangat signifikan, maka menggunakan Pasal 2 ayat (1), sedangkan jika kerugian negara di bawah Rp 100.000.000, digunakan Pasal 3 UU Tipikor.


1349
1051