Putusan PT MATARAM
144/PDT/2018/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 144/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 24 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat : MARCUSLERIJEN Diwakili Oleh : ISNADI SH
Terbanding/Penggugat : ANTONI SUYANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT ;
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM TANGGAL 16 MEI 2018 NOMOR : 246/PDT.G/2017/PN.MTR YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT , SEKEDAR MENGENAI PEMBAYARAN UANG PAKSA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA MENJADI BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN.
2. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM TANAH OBYEK SENGKETA BERUPA TANAH SELUAS 5.447 METER PERSEGI DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SHM NOMOR 113/SENTELUK ADALAH MILIK PENGGUGAT.
3. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM, PENGUASAAN TERGUGAT ATAS OBYEK SENGKETA DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 113/SENTELUK ATAS NAMA ANTONI SUYANTO ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENANYA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MENGEMBALIKAN TANAH OBYEK SENGKETA BERIKUT SHM NOMOR 113/SENTELUK TANPA SYARAT DAN BEBAN APAPUN .
4. MENYATAKAN SEBAGAI HUKUM BAHWA SEGALA SURAT-SURAT YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT DAN/ATAU TERGUGAT LAINNYA ATAU PIHAK KETIGA ATAS TANAH SENGKETA ADALAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
5. MENGHUKUM TERGUGAT TANPA TERKECUALI UNTUK MENYERAHKAN TANAH OBYEK SENGKETA DALAM KEADAAN KOSONG TANPA SYARAT DAN BEBAN APAPUN KEPADA PENGGUGAT BILA PERLU DENGAN BANTUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
6. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

MENGHUKUM TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SEJUMLAH RP.1.821.000,- (SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH).

- MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.150.000,00 ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ).

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT tersebut ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 246/Pdt.G/2017/Pn.Mtr yang dimohonkan banding tersebut , sekedar mengenai pembayaran uang paksa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa berupa tanah seluas 5.447 Meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 113/Senteluk adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan sebagai hukum, penguasaan Tergugat atas obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113/Senteluk atas nama ANTONI SUYANTO adalah Perbuatan Melawan Hukum, karenanya Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa berikut SHM Nomor 113/Senteluk tanpa syarat dan beban apapun .
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau Tergugat lainnya atau pihak ketiga atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat tanpa terkecuali untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).