1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAYAPURA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT JAYAPURA
20/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

    Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
    Tanggal 24 Agustus 2015 — JUSUF SAHERTIAN, SH
    Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 20 Agustus 2015
    Lembaga Peradilan PT JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Ida Bagus Djagra
    Hakim Anggota Imanuel Sembiring, Josner Simanjuntak
    Panitera Maria Sabono
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut ; - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 8 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SAHERTIAN,SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; 2.Membebaskan Terdakwa YUSUF SAHERTIAN.SH. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; 3.Menyatakan Terdakwa YUSUF SAHERTIAN.SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ??? korupsi yang dilakukan secara bersama-sama??? sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; 4.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JUSUF SAHERTIAN.SH. tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; 5.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ; 7. Menetapkan barang bukti berupa ;1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri, Nomor : 564 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Menteri Komunikasi dan Informatika, Tanggal 14 September 2012;2. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Nomor : 855 Tahun 2012, Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, beserta lampiran Nama-nama pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika TA 2014;3. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor: 1393 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 855 Tahun 2012 Tentang Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta lampiran Nama-nama Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika Tahun anggran 2014, Nomor :1393, tanggal 30 Desember 2013;4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: 15/SK/ BALMON.92 /02 /2013, Tentang Panitia pengadaan barang/jasa di Lingkungan balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II merauke Tahun anggaran 2013, beserta lampiran Susunan Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II merauke, Nomor 15/SK/BALMON.92/02/2013, Tanggal 19 Februari 2013;5. Surat Keputusan Kepala Bala Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua, Nomor: 09/SK/BALMON.92/01/2013, Tentang Pembentukan panitia pemeriksa dan penerimaan barang dan jasa balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II Merauke Tahun anggaran 2013, dengan lampiran beserta lampiran Susunan Panitia Pemeriksa/penerima barang/jasa, Nomor: 09/SK/BALMON.92/01/2013, Taggal 10 Januari 20136. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA- 059.03.2.654205/2013, Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;7. 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor: DIPA- 059.03.2.654205/2013, Revisi ke 02, tanggal 27 September 2013, dengan lampiran : Satu set DIPA Petikan;8. 1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2013 unit kerja Balai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2013;9. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, atas nama Sainul Abidina, Nomor: 198410152009011003, tanggal 16 Maret 2012;10. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 667153C/ 068/111 tanggal 08 Oktober 2013, untuk keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah)??? dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 144/SPTB/DIPA/2013, tanggal 02 Oktober 2013;11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 Novomber 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran: - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);13. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Retensi (5%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 84.672.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribuh rupiah)???, dengan lampiran : - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00172/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernytaan tanggung jawab belanja (SPTB) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16 Desember 2013;- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B-27/ BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember 201314. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)???, dengan lampiran : - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00176/LS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;- 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP);15. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670513C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Lunas (100%) atas jasa konsultasi pengawasaan pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 68.072.727,- (enam puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)???, dengan lampiran : - 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00170/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013,- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;16. 1 (satu) set Gambar Rencana, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;17. 1 (satu) set EE (Engineer???s Estimate) / Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke TA. 2013;18. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak pengadaan barang jasa Tahun anggaran 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, Pengawasan pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: B-23/KONTRAK/09/ KOMINFO/BALMON.92/PL.02.01/ 09/2013;20. 1 (satu) lembar Surat Laporan Pekerjaan, Nomor: 01/AHK-MRK/LL/BM/IV/2013, dengan lampiran : 1 (satu) lembar Laporan mingguan kemajuan pekerjaan, beserta lampiran :- Surat teguran I Nomor : 01/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;- Surat teguran II Nomor : 02/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 06 Januari 2014;- Surat teguran III Nomor : 03/TEG/01/AMK/MRK/XII/2013 tanggal 03 Februari 2014;21. 3 (tiga) lembar tindak lanjut Surat Teguran, kepada pimpinan CV. Tunas Abadi, yaitu:- Tindak lanjut teguran I Nomor : 01/Teguran/PAV/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;- Tindak lanjut teguran II Nomor : 02/Teguran/PAV/I/2014 tanggal 07 Januari 2014;- Tindak lanjut teguran III Nomor : 03/Teguran/PAV/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;22. 1 (satu) lembar Nomor: 01/ LL/ AMK/ BM/MRK/IV/2013 tanggal 1 April 2014 kepada Pengguna Anggaran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, , dengan lampiran : - 1 (satu) lembar laporan mingguan kemajuan pekerjaan, tanggal 1 April 2014;- 1 (satu) lembar gambar Denah;- 1 (satu) lembar perhitungan luasan paving yang belum terpasang;- 1 (satu) lembar Analisa Daftar Harga Bahan dan Upah;23. 1 (satu) set Berita Acara Serah Terima Pertama, Nomor: 17/BAST/TA/MRK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, pekerjaan pengecoran lantai dan pemasangan paving blok area antenna DF, Logper dan HA-230 di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke;24. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA-230 pada Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, dari CV. TUNAS ABADI, TA 2013;25. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. MANTAWARIS POETRA, tanggal 11 September 2013;26. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. SYAHDANA NUSANTARA, tanggal 11 September 2013;27. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok area antena DF, Logper dan HA -230 pada Balai monitoring spektrum frekuensi radio kelas II merauke, dari CV. PUTRA CAHAYA, tanggal 11 September 2013;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; 8.Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 21 Agustus 2015
    Tanggal Dibacakan 24 Agustus 2015
    Kaidah —
    Abstrak


38
16