1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MAKASSAR
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT MAKASSAR
10/PID.SUS.TPK/2017/PT. MKS

    Putusan PT MAKASSAR Nomor 10/PID.SUS.TPK/2017/PT. MKS
    Tanggal 15 Mei 2017 —TENTRI NUR IRMAWATI
    Nomor 10/PID.SUS.TPK/2017/PT. MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci KORUPSI
    Tahun 2017
    Tanggal Register 30 Maret 2017
    Lembaga Peradilan PT MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Jack Johanis Octavianus
    Hakim Anggota Padma D. Liman, Yance Bombing
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar ? Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; ---------------------------------? Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;? Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;? Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; ? Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ? Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu ) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) bulan;? Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;? Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;? Menetapkan barang bukti berupa :- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 058/SP2D-LS/IV/2007 Tanggal 19 April 2007 sejumlah Rp 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung ? Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Nomor : 920/SP2D-UP/VI/2007 Tanggal 6 Juni 2007 sejumlah Rp.5.145.665.000,- (lima milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima rupiah);- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor :1949/SP2D-LS/VIII/2007 Tanggal 16 Agustus 2007 sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung ? Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 2393/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 17 September 2007 sejumlah Rp.835.332.500,- (delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (Bansos) Nomor : 2539/SP2D-LS/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 sejumlah Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung ? Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 3301/SP2D-LS/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 sejumlah Rp.916.582.500,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);- 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung ? Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Politik dan Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kecamatan Nomor : 4101/SP2D-LS/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007 sejumlah Rp.7.670.670.000 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);- Buku Kas Umum Pengeluaran Bantuan Sosial Bulan April s/d Desember 2007;- 2 (dua) eksemplar Kwitansi dan pendukungnya:- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamuju Utara antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir. PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;- Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Implementasi Sistem Keuangan Daerah di Kab. Mamasa antara SAMIRAN, SE, MM selaku Kepala Biro Keuangan Pemprov. Sulawesi Barat dengan Ir.PANCA C.S. HANDAYA, M.Si selaku Direktur Utama PT. Gerbang Cipta Solusi;- 1(satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) No.900/3872 A/Set/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Mamasa;- 1(satu) bundel Manual Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;- 1(satu) buah Master CD Aplikasi SiKeuDA Kabupaten Mamasa TA. 2008;- 1(satu) bundel Peraturan Bupati Mamasa Nomor : 903/PRT-16/XII/2007 tentang Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2007;- 1(satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Mamasa TA. 2007; Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum;? Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribuh Rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 15 Mei 2017
    Kaidah —
    Abstrak


73
46