1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI II JAKARTA
  4. Pidana Umum

Putusan DILMILTI II JAKARTA
03-K/PMT-II/AD/II/2017

    Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2017
    Tanggal 17 Oktober 2017 — DARYANTO, SH. Letkol Cpm

    Nomor 03-K/PMT-II/AD/II/2017
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 20 Februari 2017
    Lembaga Peradilan DILMILTI II JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Mh Kolonel Chk, Eddy Suryanto
    Hakim Anggota Hulwani, Mh Kolonel Chk, Kolonel Chk Apel Ginting
    Amar Bebas
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa Daryanto, SH, pangkat Letkol Cpm NRP. 11940002691067, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ? Kawin Ganda?2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.4. Menetapkan barang bukti berupa surat :a) 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 366/21/X/1995 tanggal 21 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Sdr. Suwondo, BA NIP. 150092688 an. Daryanto, SH dan Sdri. Sugiyatmi. b) 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Sholat (Sajadah dan Mukena).c) 2 (dua) lembar berisi foto acara Syukuran Pernikahan Letkol Cpm Daryanto, SH dengan Sdri. Cut Debie Julaika Nadira.d) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Letkol Cpm Daryanto, SH masing-masing tanggal 30 April 2013, Juli 2013, dan tanggal 29 Oktober 2013.e) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Cerai tertanggal Juli 2013 yang dibuat oleh Pemohon Letkol Cpm Daryanto, SH.f) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Mengajukan Gugatan Percerai tertanggal Juli 2013 yang dibuat oleh Pemohon Letkol Cpm Daryanto, SHg) 1 (satu) lembar Undangan dari Kaurpamlat Tuud Pomdam IM Nomor : 515/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013.h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bercerai tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Letkol Cpm Daryanto, SH.i) 1 (satu) bundle Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 17 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


249
88