Putusan PN KABANJAHE
40/Pdt.G/2018/PN Kbj

Putusan PN KABANJAHE Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kbj
Tanggal 18 April 2019 — Penggugat:
1.Resep Br Purba
2.Weninta Br Purba
3.Bayak Purba
4.Bunga Herawati Br Ginting
5.London Br Purba
6.Musti Purba
7.Sakti Purba
8.Suriati Br Purba
9.Dasma Purba
10.Mimpin Purba
11.Rahmat Purba
12.Benyamin Purba
13.Andreas Purba
14.Mahdalena Purba
15.Seroja Purba
16.Maldiana Purba
17.Hartalina Sembiring
18.Muchtarsyah Sembiring
19.Karniati Sembiring
20.Pujawati Br Sembiring
21.Kasta Br Sembiring
22.Elia Sembiring, ST.MM
23.Benhur Sembiring
24.Chastina V.C. Purba
25.Friska Br Purba
26.Rosida Trivenna Purba
27.Petrus J K Purba
28.Harapanta Purba
29.Santa Rita Br Purba
30.Milap Purba
Tergugat:
Direksi PT. Perkebunan Nusantara II PTPN II Tanjung Morawa Dikenal Dengan Bunalow Menara I dan II Berastagi
Turut Tergugat:
Pemerintah RI C.Q Kepala B.P.N Prov. Sumatera Utara Cq Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Karo

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.695.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat 1 s/d 30 Rekonvensi/ Penggugat 1 s/d 30 Konvensi yang mengklaim tanah/bangunan terperkara seluas 28.641 M² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
3. Menyatakan dalam hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No.197/Desa Gundaling I tertanggal 16 Agustus 1991 atas nama Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam Konvensi adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan dalam hukum Surat Penggugat dr/Tergugat dk tertanggal 28 Februari 2017 Nomor : 20/X/193/II/2017 hal : permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) PT Perkebunan Nusantara II Bungalow Menara I dan II seluas + 28.641 M² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang ditujukan kepada Turut Tergugat dalam Konvensi adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan dalam hukum tanah/bangunan terperkara seluas 28.641 M² (dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Gundaling, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
   • Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gundaling,
   • Sebelah Timur berbatasan dengan PJK (Mes),

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat (Surbakti)/ Mes Deli Langkat,

• Sebelah Barat berbatasan dengan RM Family, Penduk, Mes BPK Canda,

adalah sah areal HGB Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.197/ Desa Gundaling I tertanggal 16 Agustus 1991 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam Konvensi, dan hal ini telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.60/Pdt.G/2002/PN-KBJ tertanggal 5 Agustus 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.194/PDT/2005/PT-MDN tertanggal 17 Januari 2006 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1897 K/PDT/2008 tertanggal 23 Juni 2010 Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No.93 PK/Pdt/2012 tertanggal 7 Oktober 2013 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

6.Menyatakan dalam hukum :

- Surat Erfpachsack Nomor 323 Reg. No: 01 tahun 1907 Dolok Gundaling,

- Surat Verenigde Deli-Maatschappinjen BV tertanggal 22 Agustus 1980,

- Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat 1 s/d 30 dalam Rekonvensi/ Penggugat 1 s/d 30 dalam Konvensi sepanjang menyangkut tanah/ bangunan terperkara,

adalah tidak berkekuatan hukum;

7.Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Nomor 900/1144/HBG/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Karo tidak berkekuatan hukum;

8. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;