1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAMUJU
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN MAMUJU
- 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam

    Putusan PN MAMUJU Nomor - 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
    Tanggal 12 Mei 2016 —- RACHMAT SR SAMPETODING
    Nomor - 7/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci korupsi
    Tahun 2016
    Tanggal Register 26 Februari 2016
    Lembaga Peradilan PN MAMUJU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Lukman Bacmid
    Hakim Anggota -suherman, Sh - John Dista.sh
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan terdakwa RACHMAT SR SAMPETODING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA?;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.355.088.182,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun penjara;4. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;6. Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) exp. Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah tertinggal nomor:001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 januari 2009 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran TA.2009;2. 1 (satu) lembar kwitansi nota dinas dari asisten deputi urusan infrastruktur energy kepada kuasa pengguna anggaran satuan kinerja peningkatan infrastruktur nomr:ND.08/ASDEP.5/II-PDT-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 perihal permohonan lelang pekerjaan bantuan peningkatan infrastruktur pembangkit listrik tenaga mikro hidro/PLTMH;3. 1 (satu) bundle dokumen kontrak/surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (Paket 6) antara Kementerian Negara Pembangunan daerah tertinggal RI dengan pelaksana konsorsium PT.Abaditra Buana Suprindo-PT.Yudha Nusantara Indah-PT.Pupli;4. 1 (satu) exp.Laporan perjalanan dinas Kabupaten Mamuju utara Prov.Sulawesi selatan berdasar surat perintah tugas (SPT) deputi bidang peningkatan infrastruktur No.163B/SPT/DEP.II-PDT/IX/2012;5. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:00232/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 11-9-2009;6. 1 (satu) lembar surat perintah membayar SPM Nomor:99/SPP/P2IP-DEP.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September2009;7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja untuk pembayaran pekerjaan 100% sebesar 100% dari nilai SPK dikurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat (paket 6);8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kerja pekerjaan pengadaan Bantuan Infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi barat (Paket 6) nomor : 12/SPK-ENG/P21p.Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 pada satuan kerja peningkatan Infrastruktur TA 2009 bersama dokumen pelelangan;9. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:B-09/DEP.II/PDT/I/2009 tanggal 28 Januari 2009;10. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor:671.1/190/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat setempat (OMS) sebagai pengelola sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH;11. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 671.1/186/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Nama Desa dan calon Penerima Bantuan Penyaluran sistim Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Mamuju Utara TA.2009;12. 1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energy Nomor : 540/32/II/DKPPTAMBEN/2009 tanggal 10 Februari 2009;13. 1 (satu) lembar foto copy laporan kondisi terakhir pembangunan PLTMH di sungai Karossa Dusun Kapani Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kab.Mamuju Utara tanggal 15 Mei 2010;14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/003/V/DESDM tanggal 18 Mei 2010;15. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/1320/IX/2011/UMUM tanggal 27 September 2011;16. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Mamuju Utara Nomor : 671/97/IX/2012/DESDM tanggal 28 September 2012;17. 2 (dua) rangkap foto copy Berita Acara Kesepakatan Rapat Penyelesaian Pembangunan PLTMH Desa Bulubonggu Kec.Dapurang antara Pemda Kab.Mamuju Utara dengan kontraktor pelaksana di Kab.Mamuju Utara;18. 1 (satu) lembar surat Cihanjuang Inti Teknik Nomor:350/PNW/CTT/VII/09;19. 1 (satu) lembar surat Rev.Penawaran Harga Nomor:457/PNW/CTT/XII/09;20. 1 (satu) lembar Foto copy surat PT.Abaditra Buana Suprindo Nomor:279/AG-ABS/K.3/VII/2010;21. 1 (satu) lembar kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 27 Mei 2011;22. 1 (satu) lembar kwitansi kwitansi Bank BPD Sulsel tanggal 25 November 2011;Tetap terlampir dalam berkas perkara;7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 12 Mei 2016
    Kaidah —
    Abstrak


225
137