1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MATARAM
  4. Perdata

Putusan PT MATARAM
102/PDT/2016/PT. MTR

    Putusan PT MATARAM Nomor 102/PDT/2016/PT. MTR
    Tanggal 4 Oktober 2016 — LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, Dkk sebagai PARA PEMBANDING M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur c.q. Bupati Kabupaten Lombok Timur, Dkk sebagai PARA TERBANDING

    Nomor 102/PDT/2016/PT. MTR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Herry Sasongko
    Hakim Anggota Hadi Siswoyo, Cory Sahusilawane
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIBATALKAN
    Catatan Amar M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 113 / Pdt. G / 2015 / PN. Sel. tanggal 02 Juni 2016 tersebut; MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Hukum Obyek Tanah Sengketa adalah milik Sah HAJI MOH. NURUDIN yang dikuasai Secara Melawan Hak oleh Para Tergugat;3. Menyatakan Hukum tindakan Para Tergugat Mengambil Alih, Menguasai, serta Merubah Status Obyek Sengketa dari tanah hak milik menjadi tanah Pecatu yang kemudian didirikan bangunan Kantor Desa, Gedung Serba Guna, Gedung Sekolah, Lapangan Desa, Perumahan Sekolah, Gedung Puskesmas Pembantu, tanah Pecatu untuk Jaminan Perangkat Desa, serta rumah-rumah pribadi yang dikuasai secara melawan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (ONRECH Matige Over heids daad) yang merugikan Hak dan kepentingan almarhum HAJI MOH. NURUDIN dan Para Ahli Warisnya;4. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan Para Tergugat/Para Terbanding atas Obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan Melawan Hukum, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak Sah tersebut baik berupa Surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta Penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum; 5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila mana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 4 Oktober 2016
    Kaidah —
    Abstrak


81
24