Putusan PN KUALA SIMPANG
2/Pdt.G/2017/PN .KSP

Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 2/Pdt.G/2017/PN .KSP
Tanggal 30 April 2018 — PT HANANAN PRAKARSA melawan KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIDAG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

MENGADILI:

Dalam Provisi :

• Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam PokokPerkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 600.620/3062 tanggal 7 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat dengan Perusahaan Penggugat adalah sah dan berharga serta mengikat Tergugat dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat berupa:

• Tidak membayar tepat waktu uang muka sebesar 20% dari total nilai kontrak kepada Penggugat yang telah menghambat pelaksanaan pekerjaan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam kontrak;
• Tidak melakukan addendum masa pelaksanaan kontrak sebagaimana disepakati dalam kontrak dan sebagaimana ditentukan dalam Perpres Nomor 4 tahun 2016 dan Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang perubahan atas Permenkeu Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran serta Pasal 93 Ayat 1a Perpres RI No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
• Memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memenuhi alasan sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 16 dan 17 posita gugatan;
• Mengajukan pencairan klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas nama Perusahaan Penggugat dengan mendasari pada surat pemutusan kontrak secara sepihak yang disebabkan oleh kesalahan Tergugat sendiri;
• Tidak melakukan perhitungan yang riil atas volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan dan tidak melakukan pembayaran atas jumlah volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan atas perintah Plt. Bupati;
• Tidak mengadakan Show Cost Meeting dengan Penggugat, dan
• Tidak adanya Pernyataan Wanprestasi yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat;

adalah serangkaian perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan inmateriil.

4. Menyatakan tidak tercapainya target pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kp. Bandar Khalifah Alur Tani I dan Alur Tani II Kecamatan Tamiang Hulu yang dituangkan dalam kontrak Nomor: 600.620/3062 tanggal 07 November 2016 antara Penggugat dan Tergugat adalah bukan karena wanprestasi Perusahaan Penggugat (Penyedia Jasa), melainkan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

5. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak sepihak yang diterbitkan Tergugat kepada Perusahaan Penggugat Nomor: 236.1/Bm/XII/16 Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kp. Tenggulun Kec. Tenggulun dan segala surat Tergugat yang berkaitan dengan pencairan Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka yang dikirimkan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan Perum Jamkrindo Cabang Banda Aceh serta Surat Teguran I, II, III dan IV yang dikirimkan kepada Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan addendum masa kontrak dengan Perusahaan Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam poin 5 huruf b angka 4) Kontrak;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 988.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.