1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
337/PID.SUS/2016/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 337/PID.SUS/2016/PT BDG
    Tanggal 3 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HARRY ROYON POLTAK SH
    Terbanding/Terdakwa II : R. IMAN NURMAN A. SURYANEGARA
    Terbanding/Terdakwa I : Ir. RADEN MUHAMAD SONSON SUNDORO
    Nomor 337/PID.SUS/2016/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2017
    Tanggal Register 18 Oktober 2016
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Zaid Umar Bobsaid
    Hakim Anggota Bc.ip., Jernih Sitanggang,
    h. Sutoto Hadi
    Panitera Yana Hediyana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM ;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016, NOMOR 325/PID.B/2016/PN.KWG, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT ;

    MENGADILI SENDIRI :

    • MENYATAKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN PADA TERDAKWA ADALAH TERBUKTI AKAN TETAPI PERBUATAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA ( ONSLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING) ;
    • MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA ;
    • MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
      1. FOTO COPY LEGALISIR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPROTAN NOMOR : 17, TANGGAL 18 MARET 2010.
      2. FOTO COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-24819.AH.01.02 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TANGGAL 17 MEI 2010.
      3. FOTO COPY LEGALISIR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPROTAN NOMOR : 9, TANGGAL 9 APRIL 2010.
      4. FOTO COPY LEGALISIR AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPROTAN NOMOR : 17, TANGGAL 22 JULI 2013.
      5. FOTO COPY LEGALISIR SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : AHU AU.01.10-43236 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SAPROTAN.

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I RADEN MUHAMAD SONSON SUNDORO.

    1. AKTA DIRUBAH TANGGAL 12 JUNI 2012 DENGAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPROTAN DENGAN AKTA NO. 36 YANG DIBUAT DI NOTARIS TEFIELDI NEVAWAN, SH (ASLI).
    2. AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 61 ANTARA PT. SAPROTAN DENGAN PT. KIIC (ASLI).
    3. AKTA KUASA MENJUAL NO. 62 TANGGAL 24 PEBRUARI 2012 (ASLI).
    4. AKTA PERJANJIAN NO. 33 TANGGAL 15 MEI 2012 ANTARA PT. KIIC DENGAN PT. KEIHIN INDONESIA (ASLI).
    5. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. SAPROTAN NO. 35 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2000 (ASLI).
    6. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. SAPROTAN NO. 3 TANGGAL OKTOBER 2000 (ASLI).

    DIKEMBALIKAN KEPADA DEDEN SLAMET RIYADI.

    1. FOTO COPY AKTA NO. 64 TANGGAL 22 JULI 1974.
    2. FOTO COPY AKTA NO. 7 TANGGAL 05 JUNI 1984.
    3. FOTO COPY AKTA NO. 6 TANGGAL 9 SEPTEMBER 1984.
    4. FOTO COPY AKTA NO. 36 TANGGAL 30 APRIL 1986, KESEMUA AKTA DIBUAT DI NOTARIS KOMAR ANDASASMITA, SH DAN TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEHAKIMAN HAM RI TANGGAL 8 SEPTEMBER 1986 DAN TELAH DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI TANGGAL 14 JANUARI 1994 DAN DIRUBAH BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.
    5. FOTO COPY AKTA DIRUBAH BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS YAITU AKTA NO. 17 TANGGAL 18 MARET 2010 DIBUAT DI NOTARIS IRWAN SANTOSO, SH, KEMUDIAN TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM RI TANGGAL 17 MEI 2010 NO. AHU-24819.AH.01.02 TAHUN 2010 DAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI NO. 56 TANGGAL 15 JULI 2011 DENGAN NO. URUT 18990.
    6. FOTO COPY BERITA ACARA TUKAR MENUKAR PADA TANGGAL 30 OKTOBER 1990 NO. 05/044/2/III/1990 ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN PT. SAPROTAN.
    7. FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TANGGAL 11 PEBRUARI 1993 NO. 62/KPTS-II/1993 TENTANG PENETAPAN TANAH PENGGANTI SELUAS 475 HA, PENGGANTI TERLETAK DI CIMENTENG KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI DAN PELEPASAN KAWASAN SELUAS 237,5 HA TERLETAK DI KELOMPOK HUTAN CIBUNGUR TIMUR, RPH DAWUAN DAN RPH CIKAMPEK, KPH PURWAKARTA DESA KAMOJING KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT.
    8. FOTO COPY PUTUSAN MA RI TANGGAL 28 DESEMBER 1998 NO. 1080K/PDT/1998 JO PUTUSAN MA TANGGAL 2 PEBRUARI 2000 NO. 367 PK/PDT/1999 JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NO. 15/PDT.G/1995/PN. KARAWANG JO NO. 151/PDT.1996/PT.BDG SERTA PENETAPAN KETUA PN KARAWANG TANGGAL 1 MEI 2000 NO. 18/PEN/2000/15PDT.G/1995/PN. KARAWANG JO BA PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUSI NO. 15/PDT.G/1995/PN. KARAWANG TANGGAL 10 MEI 2000.
    9. FOTO COPY SURAT KESEPAKATAN BERSAMA JUAL BELI TANAH SELUAS 17 HA DI DESA KALIHURIP KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG ANTARA PT. SAPROTAN DENGAN PT. KIKC NO. 001/SKB/SAP/KIKC/II/2012 TANGGAL 10 PEBRUARI 2012 YANG DILEGALISIR NO. 87/RANGKAP/2012 TANGGAL 10 PEBRUARI 2012 ANTARA PT. SAPROTAN DENGAN PT. KIKC.
    10. FOTO COPY SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ATAS JUAL BELI TANAH SELUAS 80.000 M2 DI DESA KALIHURIP KECAMATAN CIKAMPEK KABUPTEN KARAWANG PT. KIKC DENGAN PT. KEIHIN INDONESIA YANG TELAH DILEGALISIR NO. 86/2012 TANGGAL 24 PEBRUARI 2012.

    DIKEMBALIKAN KEPADA DEDEN SLAMET RIYADI.

    1. SALINAN AKTA NO. 17 TANGGAL 18 MARET 2010
    2. SALINAN AKTA NO. 9 TANGGAL 9 APRIL 2010
    3. SALINAN AKTA NO. 17 TANGGAL 22 JULI 2010

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRWAN SANTOSA.

    1. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 1 CIKAMPEK KAMOJING ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA PERMAI LUAS AWAL : 1.531.930 M2, SISA LUAS 254,734 M2.
    2. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 4/SISA CIKAMPEK PUSAKA ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA PERMAI LUAS AWAL : 532.300 M2, SISA LUAS 372.279.5 M2.
    3. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 8 CIKAMPEK KALIHURIP ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA PERMAI LUAS AWAL : 224.470 M2, SISA LUAS 21.961.3 M2.
    4. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 29 ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA GRIYA SELUAS AWAL : 12.527 M2.
    5. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 30 ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA GRAHA, SELUAS 70.261 M2.
    6. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 31 ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA KARYA, SELUAS 19.574 M2.
    7. FOTO COPY LEGALISIR SERTIFIKAT HGB NO. 32 ATAS NAMA PT. MANDALA PRATAMA NIAGA, SELUAS 1.250 M2.
    8. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN NOMOR : 15/PDT.G/1995/PN. KARAWANG, TANGGAL 12 OKTOBER 1995.
    9. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN NOMOR : 151/PDT.1996/PT. BANDUNG, TANGGAL 13 NOPEMBER 1996.
    10. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 1080 K/PDT/1998, TANGGAL 28 DESEMBER 1998.
    11. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN NOMOR : 367 PK/PDT/1999, TANGGAL 2 PEBRUARI 2000.
    12. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN NOMOR : 68 /PDT.G/2000/PN. BDG, TANGGAL 29 AGUSTUS 2000.
    13. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 767/PDT/2000/PT.BDG, TANGGAL 7 JUNI 2001.
    14. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 1229 K/PDT/2002, TANGGAL 28 JANUARI 2004.
    15. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 181 K/PDT/2006, TANGGAL 12 JUNI 2007.
    16. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR : 22/G/1997/PTUN.BDG TANGGAL 16 DESEMBER 1997.
    17. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : 70/B/1998/PT.TUN.JKT TANGGAL 9 SEPTEMBER 1998.
    18. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 26 K/TUN.1999, TANGGAL 20 SEPTEMBER 1999.
    19. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 10 PK/TUN/2001, TANGGAL 12 JULI 2004.
    20. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 251/PDT.G/2000/PN.JKT PST TANGGAL 11 JANUARI 2001.
    21. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR : 460/PDT/2001/PT.DKI, TANGGAL 18 OKTOBER 2001.
    22. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 2025 K/PDT/2005, TANGGAL 13 MARET 2006.
    23. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 181 K/PDT/2006, TANGGAL 12 JUNI 2007.
    24. FOTO COPY LEGALISIR PUTUSAN MA RI NOMOR : 273 PK/PDT/2012, TANGGAL 22 NOPEMBER 2012.
    25. FOTO COPY LEGALISIR PENETAPAN NO. 082/2013.EKS, TANGGAL 3 JULI 2014.
    26. FOTO COPY LEGALISIR PENETAPAN NO. 082/2013.EKS, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014.
    27. FOTO COPY LEGALISIR PENETAPAN NOMOR : 01/TMS/PEN.PERDATA/ KPN/ 2014/PN. JKT PST, TANGGAL 3 JULI 2014 YANG MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH DEDE SUMANTA, SH & REKAN (DSR) TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (TMS).
    28. FOTO COPY LEGALISIR SURAT DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : AHU-AH.01.10-07559, TANGGAL 3 MARET 2014 TENTANG PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SAPRATON AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPRATON NOMOR : 46 TANGGAL 18 PEBRUARI 2014.
    29. FOTO COPY LEGALISIR SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : AHU-11833.AH.01.02 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, TANGGAL 20 MARET 2014 AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPRATON NOMOR 1, TANGGAL 3 MARET 2014
    30. FOTO COPY LEGALISIR SURAT DARI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : AHU-30192, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014 TENTANG PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SAPRATON AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPRATON NOMOR : 88, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014.

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EDI SETIAWAN PUTRANTO.

    1. FAKTUR/VOICE DARI PT. SARANA PRODUKSI PERTANIAN BANDUNG KEPADA PT. KAWASAN INDUSTRI KUJANG CIKAMPEK TANGGAL 09 PEBRUARI 2012 BERUPA PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 50% ATAS PEMBELIAN KAVLING/LAHAN 80.000 M2 SEBESAR RP. 16 MILYAR.
    2. SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM PT. SAPRATON.
    3. RINCIAN PENGELUARAN PENERIMAAN PEMBAYARAN SISA 50% DARI PT. KIKC.
    4. PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1080 K/PDT/1998, TANGGAL 3 DESEMBER 1998, ANTARA PT. SAPROTATAN MELAWAN NY. RADEN AYU MONIK SRIWIDIYATNI.
    5. BERITA ACARA SITA EKSEKUSI NOMOR 15/PDT.G/1995/PN. KRW, TANGGAL 27 MEI 1999.BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/1995/PN. KRW, TANGGAL 10 MEI 2000.
    6. PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 18/PEN/2000/15/ PDT.G/ 1999/PN. KRW, TANGGAL 1 MEI 2000.
    7. BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/1995/PN.KRW, TANGGAL 10 MEI 2000.
    8. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 152/PID.B/1994/PN.KRW, TANGGAL 13 MARET 1995.
    9. SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. SAPROTAN, NOMOR 62, TANGGAL 31 JANUARI 1989, DIBUAT OLEH NOTARIS E. SIANIPAR.
    10. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, NOMOR 40 TANGGAL 22 JANUARI 1990, DIBUAT OLEH NOTARIS H. G.T. ALAMSYAH HARAHAP S.H.
    11. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NO. 362, TANGGAL 26 NOVEMBER 1990, DIBUAT OLEH NOTARIS H. AZHAR ALIA S.H.
    12. SURAT KETERANGAN NOTULEN RAPAT NO. 9/VIII/N/MPDS/1991, TANGGAL 9 AGUSTUS 1991, PERIHAL TIDAK JADINYA PENYERAHAN SAHAM DARI PENDIRI/PEMILIK PT. SAPROTAN BANDUNG KEPADA NY. RA., MONIEK SRIWIDIYATNI.
    13. AKTA PENYIMPANAN SURAT NOMOR 86, TANGGAL 27 OKTOBER 1991, DIBUAT OLEH NOTARIS ADLAN YULIZAR S.H.
    14. SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KONISARIS PT. SAPROTAN BANDUNG, NOMOR 6, TANGGAL 1 MEI 1992, DIBUAT OLEH NOTARIS NY. DAHLINA ZURNAILI S.H.
    15. AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPROTAN, NOMOR 17, TANGGAL 18 MARET 2010, DIBUAT OLEH NOTARIS IRWAN SANTOSO S.H.
    16. AKTA NO. 46, TANGGAL 18 FEBRUARI 2014, TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SAPROTAN, YANG DIBUAT OLEH NOTARIS H. BAMBANG SUPRIANTO S.H., SPN.
    17. SURAT DIRJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, NOMOR AHU-AH.01.10-43236, TANGGAL 22 OKTOBER 2013, PERIHAL PENERIMAAN PEMBERITHAUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. SAPROTAN.
    18. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN KEPOLISIAN NO. STTL/817/X/2015/ JABAR/ RESKRIM, TANGGAL 13 OKTOBER 2015 ATAS NAMA PELAPORA IR. R.M., SONSON SUNDORO, TERLAPOR PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, IR. EDI SETIAWAN HADI PUTRANTO, R. AYU MONIK.
    19. SURAT NOMOR B/955/X/2015/RESKRIM, TANGGAL 21 OKTOBER 2015, PERIHAL PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN LAPORAN, DARI KASAT RESKRIM POLRES KARAWAN ATAS NAMA KAPOLRES KARAWANG, DITUJUKAN KEPADA SAUDARA IR. R.M. SONSON SUNDORO.
    20. SURAT NOMOR B/1043/XI/2015/RESKRIM, TANGGAL 3 NOVEMBER 2015, PERIHAL KLARIFIKASI LAPORAN, DARI KASAT RESKRIM POLRES KARAWAN ATAS NAMA KAPOLRES KARAWANG, DITUJUKAN KEPADA SAUDARA IR. R.M. SONSON SUNDORO.
    21. SURAT NOMOR B/956/IV/2015/DITRESKRIMUM, TANGGAL 27 APRIL 2015, PERIHAL MOHON PENJELASAN ATAS BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN NO. 15/PDT.G/1995/PN. KRW, TANGGAL 10 MARET 2000, DARI DIREKTUR RESKRIMUM POLDA JABAR, DITUJUKAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG.
    22. SURAT NOMOR W11.U10/859/HT.04.10/VIII/2015, TANGGAL 11 AGUSTUS 2015, DARI KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG UB. PANITERA/SEKRETASI, PERIHAL JAWABAN ATAS SURAT POLDA PERIHAL MOHON PENJELASAN ATAS BERITA ACARA PELAKSANAAN PUTUSAN NO. 15/PDT.G/1995/PN. KRW, TANGGAL 10 MARET 2000.
    23. SURAT NOMOR DN. 76/DIR/SAP/X/2015, TANGGAL 19 OKTOBER 2015, PERIHAL PERMOHONAN PERCEPATAN PENYIDIKAN ATAS SURAT TANDA TERIMA LAPORAN NOMOR : STTL/817/X/2015/JABAR/RES KRW, TANGGAL 13 OKTOBER 2015, DARI PT. SAPROTAN, DITUJUKAN KEPADA KAPOLRES KARAWANG.
    24. SURAT NOMOR DN.09/DIR/SAP/V/2016, TANGGAL 3 MEI 2016, PERIHAL PERMOHONAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAPORAN POLISI NOMOR POL : TBL/1067/III/2014/PMJ/DIT. RESKRIMUM, TERTANGGAL 25 MARET 2014 YANG SUDAH DILIMPAHKAN KE POLRES METRO JAKARTA TIMUR DAN DI SP3 KAN, UNTUK DIBUKA KEMBALI PEMERIKSAANNYA OLEH BARESKRIM MABES POLRI.
    25. SURAT NO. DN.12/DIR/SAP/VI/2016, TANGGAL 15 JUNI 2016, DARI PT. SAPROTAN, DITUJUKAN KEPADA KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI, PERIHAL PENGADUAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN OLEH IPDA CHEPY RUSMANTO, S.H., UNIT KRIMINAL KHUSUS SAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA TIMUR, KOMPOL ARIS TIMANG, S.SOS., WA KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA TIMUR DAN AKBP NASRIADI S.H., SIK., M.H., KA SATRSKRIM POLRES METRO JAKARTA TIMUR.
    26. TANDA TERIMA SURAT NOMOR DN. 11/DIR/SAP/VI/2016, TANGGAL 15 JUNI 2016.
    27. TANDA TERIMA SURAT NO. DN. 12/DIR/SAP/VI/2016, TANGGAL 15 JUNI 2016.
    28. SURAT NOMOR 157/7-32.15/II/2013, TAGGAL 22 FEBRUARI 2013, PERIHAL PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH, DARI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT.
    29. SURAT NOMOR 543/5.32.15/VI/2014, TANGGAL 18 JUNI 2014, PERIHAL PERMINTAAN, DARI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG DITUJKAN KEPADA MOHAMAD FAUZAN RACHMAN, KETUA DPP LSM GMBI.
    30. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH NOMOR 303/KET-10.06/IX/2015, TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015.
    31. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH NOMOR 304/KET-10.06/IX/2015, TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015.

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS

    • MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN PADA NEGARA :
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 23 September 2016, Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Kwg, yang dimintakan banding tersebut ;

    MENGADILI SENDIRI :

    • Menyatakan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa adalah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ( onslag van alle rechtvervolging) ;
    • Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
    • Menetapkan barang bukti berupa :
      1. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan Nomor : 17, tanggal 18 Maret 2010.
      2. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-24819.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 17 Mei 2010.
      3. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan Nomor : 9, tanggal 9 April 2010.
      4. Foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan Nomor : 17, tanggal 22 Juli 2013.
      5. Foto copy legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU ? AU.01.10-43236 tanggal 22 Oktober 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Saprotan.

    Dikembalikan kepada Terdakwa I Raden Muhamad Sonson Sundoro.

    1. Akta dirubah tanggal 12 Juni 2012 dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan dengan akta No. 36 yang dibuat di Notaris TEFIELDI NEVAWAN, SH (Asli).
    2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 61 antara PT. Saprotan dengan PT. KIIC (Asli).
    3. Akta kuasa menjual No. 62 tanggal 24 Pebruari 2012 (Asli).
    4. Akta Perjanjian No. 33 tanggal 15 Mei 2012 antara PT. KIIC dengan PT. KEIHIN INDONESIA (Asli).
    5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Saprotan No. 35 tanggal 25 September 2000 (Asli).
    6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Saprotan No. 3 tanggal Oktober 2000 (Asli).

    Dikembalikan kepada Deden Slamet Riyadi.

    1. Foto copy akta No. 64 tanggal 22 Juli 1974.
    2. Foto copy akta No. 7 tanggal 05 Juni 1984.
    3. Foto copy akta No. 6 tanggal 9 September 1984.
    4. Foto copy akta No. 36 tanggal 30 April 1986, kesemua akta dibuat di Notaris Komar Andasasmita, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman HAM RI tanggal 8 September 1986 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 14 Januari 1994 dan dirubah berdasarkan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
    5. Foto copy akta dirubah berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu akta No. 17 tanggal 18 Maret 2010 dibuat di Notaris IRWAN SANTOSO, SH, kemudian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Mei 2010 No. AHU-24819.AH.01.02 tahun 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 56 tanggal 15 Juli 2011 dengan No. Urut 18990.
    6. Foto copy Berita Acara Tukar Menukar pada tanggal 30 Oktober 1990 No. 05/044/2/III/1990 antara Perum Perhutani dengan PT. Saprotan.
    7. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 Pebruari 1993 No. 62/Kpts-II/1993 tentang penetapan tanah pengganti seluas 475 Ha, pengganti terletak di Cimenteng Kabupaten Subang Jawa Barat sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi dan pelepasan kawasan seluas 237,5 Ha terletak di kelompok hutan Cibungur Timur, RPH Dawuan dan RPH Cikampek, KPH Purwakarta Desa Kamojing Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
    8. Foto copy Putusan MA RI tanggal 28 Desember 1998 No. 1080K/PDT/1998 Jo Putusan MA tanggal 2 Pebruari 2000 No. 367 PK/Pdt/1999 Jo Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 15/PDT.G/1995/PN. Karawang Jo No. 151/PDT.1996/PT.Bdg serta penetapan Ketua PN Karawang tanggal 1 Mei 2000 No. 18/Pen/2000/15PDT.G/1995/PN. Karawang Jo BA Pelaksanaan Putusan Eksekusi No. 15/PDT.G/1995/PN. Karawang tanggal 10 Mei 2000.
    9. Foto copy surat kesepakatan bersama Jual Beli Tanah seluas 17 Ha di Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang antara PT. Saprotan dengan PT. KIKC No. 001/SKB/SAP/KIKC/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 yang dilegalisir No. 87/Rangkap/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 antara PT. Saprotan dengan PT. KIKC.
    10. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama atas Jual Beli Tanah seluas 80.000 M2 di Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek Kabupten Karawang PT. KIKC dengan PT. KEIHIN INDONESIA yang telah dilegalisir No. 86/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.

    Dikembalikan kepada Deden Slamet Riyadi.

    1. Salinan Akta No. 17 tanggal 18 Maret 2010
    2. Salinan Akta No. 9 tanggal 9 April 2010
    3. Salinan Akta No. 17 tanggal 22 Juli 2010

    Dikembalikan kepada saksi Irwan Santosa.

    1. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 1 Cikampek Kamojing atas nama PT. Mandala Pratama Permai luas awal : 1.531.930 M2, sisa luas 254,734 M2.
    2. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 4/Sisa Cikampek Pusaka atas nama PT. Mandala Pratama Permai luas awal : 532.300 M2, sisa luas 372.279.5 M2.
    3. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 8 Cikampek Kalihurip atas nama PT. Mandala Pratama Permai luas awal : 224.470 M2, sisa luas 21.961.3 M2.
    4. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 29 atas nama PT. Mandala Pratama Griya seluas awal : 12.527 M2.
    5. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 30 atas nama PT. Mandala Pratama Graha, seluas 70.261 M2.
    6. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 31 atas nama PT. Mandala Pratama Karya, seluas 19.574 M2.
    7. Foto copy legalisir Sertifikat HGB No. 32 atas nama PT. Mandala Pratama Niaga, seluas 1.250 M2.
    8. Foto copy legalisir Putusan Nomor : 15/Pdt.G/1995/PN. Karawang, tanggal 12 Oktober 1995.
    9. Foto copy legalisir Putusan Nomor : 151/PDT.1996/PT. Bandung, tanggal 13 Nopember 1996.
    10. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 1080 K/PDT/1998, tanggal 28 Desember 1998.
    11. Foto copy legalisir Putusan Nomor : 367 PK/Pdt/1999, tanggal 2 Pebruari 2000.
    12. Foto copy legalisir Putusan Nomor : 68 /Pdt.G/2000/PN. BDG, tanggal 29 Agustus 2000.
    13. Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 767/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 7 Juni 2001.
    14. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 1229 K/Pdt/2002, tanggal 28 Januari 2004.
    15. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 181 K/Pdt/2006, tanggal 12 Juni 2007.
    16. Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 22/G/1997/PTUN.BDG tanggal 16 Desember 1997.
    17. Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 70/B/1998/PT.TUN.JKT tanggal 9 September 1998.
    18. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 26 K/TUN.1999, tanggal 20 September 1999.
    19. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 10 PK/TUN/2001, tanggal 12 Juli 2004.
    20. Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 251/Pdt.G/2000/PN.JKT PST tanggal 11 Januari 2001.
    21. Foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 460/PDT/2001/PT.DKI, tanggal 18 Oktober 2001.
    22. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 2025 K/Pdt/2005, tanggal 13 Maret 2006.
    23. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 181 K/Pdt/2006, tanggal 12 Juni 2007.
    24. Foto copy legalisir Putusan MA RI Nomor : 273 PK/Pdt/2012, tanggal 22 Nopember 2012.
    25. Foto copy legalisir Penetapan No. 082/2013.Eks, tanggal 3 Juli 2014.
    26. Foto copy legalisir Penetapan No. 082/2013.Eks, tanggal 22 September 2014.
    27. Foto copy legalisir Penetapan Nomor : 01/TMS/Pen.Perdata/ KPN/ 2014/PN. Jkt Pst, tanggal 3 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dede Sumanta, SH & Rekan (DSR) tidak dapat diterima karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).
    28. Foto copy legalisir Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-07559, tanggal 3 Maret 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sapraton Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sapraton Nomor : 46 tanggal 18 Pebruari 2014.
    29. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-11833.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 Maret 2014 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sapraton Nomor 1, tanggal 3 Maret 2014
    30. Foto copy legalisir Surat dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-30192, tanggal 16 September 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sapraton Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sapraton Nomor : 88, tanggal 16 September 2014.

    Dikembalikan kepada saksi Edi Setiawan Putranto.

    1. Faktur/Voice dari PT. Sarana Produksi Pertanian Bandung kepada PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek tanggal 09 Pebruari 2012 berupa pembayaran uang muka sebesar 50% atas pembelian Kavling/Lahan 80.000 M2 sebesar Rp. 16 Milyar.
    2. Surat kesepakatan bersama para pemegang saham PT. Sapraton.
    3. Rincian Pengeluaran penerimaan pembayaran sisa 50% dari PT. KIKC.
    4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1080 K/Pdt/1998, tanggal 3 Desember 1998, antara PT. Saprotatan melawan Ny. Raden Ayu Monik Sriwidiyatni.
    5. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.G/1995/PN. Krw, tanggal 27 Mei 1999.Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN. Krw, tanggal 10 Mei 2000.
    6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18/Pen/2000/15/ Pdt.G/ 1999/PN. Krw, tanggal 1 Mei 2000.
    7. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor 15/Pdt.G/1995/PN.Krw, tanggal 10 Mei 2000.
    8. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 152/Pid.B/1994/PN.Krw, tanggal 13 Maret 1995.
    9. Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Saprotan, Nomor 62, tanggal 31 Januari 1989, dibuat oleh Notaris E. Sianipar.
    10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 40 tanggal 22 Januari 1990, dibuat oleh Notaris H. G.T. Alamsyah Harahap S.H.
    11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 362, tanggal 26 November 1990, dibuat oleh Notaris H. Azhar Alia S.H.
    12. Surat Keterangan Notulen Rapat No. 9/VIII/N/MPDS/1991, tanggal 9 Agustus 1991, Perihal Tidak Jadinya Penyerahan Saham dari Pendiri/Pemilik PT. Saprotan Bandung Kepada Ny. RA., Moniek Sriwidiyatni.
    13. Akta Penyimpanan Surat Nomor 86, tanggal 27 Oktober 1991, dibuat oleh Notaris Adlan Yulizar S.H.
    14. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Konisaris PT. Saprotan Bandung, Nomor 6, Tanggal 1 Mei 1992, dibuat oleh Notaris Ny. Dahlina Zurnaili S.H.
    15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan, Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2010, dibuat oleh Notaris Irwan Santoso S.H.
    16. Akta No. 46, Tanggal 18 Februari 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saprotan, yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Suprianto S.H., SpN.
    17. Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham, Nomor AHU-AH.01.10-43236, tanggal 22 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberithauan Perubahan Data Perseroan PT. Saprotan.
    18. Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian No. STTL/817/X/2015/ Jabar/ Reskrim, tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Pelapora Ir. R.M., Sonson Sundoro, Terlapor PT. Mandala Pratama Permai, Ir. Edi Setiawan Hadi Putranto, R. Ayu Monik.
    19. Surat Nomor B/955/X/2015/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, dari Kasat Reskrim Polres Karawan atas nama Kapolres Karawang, ditujukan kepada Saudara Ir. R.M. Sonson Sundoro.
    20. Surat Nomor B/1043/XI/2015/Reskrim, tanggal 3 November 2015, Perihal Klarifikasi Laporan, dari Kasat Reskrim Polres Karawan atas nama Kapolres Karawang, ditujukan kepada Saudara Ir. R.M. Sonson Sundoro.
    21. Surat Nomor B/956/IV/2015/Ditreskrimum, tanggal 27 April 2015, Perihal Mohon Penjelasan atas Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN. Krw, tanggal 10 Maret 2000, dari Direktur Reskrimum Polda Jabar, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang.
    22. Surat Nomor W11.U10/859/HT.04.10/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015, dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang Ub. Panitera/Sekretasi, Perihal Jawaban atas Surat Polda Perihal Mohon Penjelasan atas Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 15/Pdt.G/1995/PN. Krw, tanggal 10 Maret 2000.
    23. Surat Nomor DN. 76/Dir/Sap/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, Perihal Permohonan Percepatan Penyidikan atas Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/817/X/2015/Jabar/Res Krw, tanggal 13 Oktober 2015, dari PT. Saprotan, ditujukan kepada Kapolres Karawang.
    24. Surat Nomor DN.09/Dir/Sap/V/2016, tanggal 3 Mei 2016, Perihal Permohonan Keadilan dan Perlindungan Hukum atas Laporan Polisi Nomor Pol : TBL/1067/III/2014/PMJ/Dit. Reskrimum, tertanggal 25 Maret 2014 yang sudah Dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur dan di SP3 kan, untuk Dibuka Kembali Pemeriksaannya oleh Bareskrim Mabes Polri.
    25. Surat No. DN.12/Dir/Sap/VI/2016, Tanggal 15 Juni 2016, dari PT. Saprotan, ditujukan kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Perihal Pengaduan atas Dugaan Penyimpangan yang Dilakukan oleh Ipda Chepy Rusmanto, S.H., Unit Kriminal Khusus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Aris Timang, S.Sos., Wa Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur dan AKBP Nasriadi S.H., SIK., M.H., Ka Satrskrim Polres Metro Jakarta Timur.
    26. Tanda terima Surat Nomor DN. 11/Dir/Sap/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016.
    27. Tanda Terima Surat No. DN. 12/Dir/Sap/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016.
    28. Surat Nomor 157/7-32.15/II/2013, taggal 22 Februari 2013, Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ditujukan kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.
    29. Surat Nomor 543/5.32.15/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, Perihal Permintaan, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ditujkan kepada Mohamad Fauzan Rachman, Ketua DPP LSM GMBI.
    30. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 303/Ket-10.06/IX/2015, tanggal 9 September 2015.
    31. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 304/Ket-10.06/IX/2015, tanggal 9 September 2015.

    Tetap terlampir dalam berkas

    • Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada Negara :
    Tanggal Musyawarah 3 Januari 2017
    Tanggal Dibacakan 3 Januari 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


395
0