1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
62 K/Pdt.Sus-PHI/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tanggal 13 Februari 2019 — PT. ASURANSI JIWA KRESNA VS 1. JONNER PANJAITAN, DK
    Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Ibrahim
    Hakim Anggota Horadin Saragih, Junaedi
    Panitera Jarno Budiyono
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ASURANSI JIWA KRESNA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG. tanggal 27 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi;Dalam Eksepsi;? Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak, upah yang belum dibayar kepada Penggugat I (Jonner Panjaitan) total seluruhnya sebesar = Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak, upah yang belum dibayar kepada Penggugat II (Dra. Hj. Nunung Nuryati) total sebesar Rp68.425.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);5. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;6. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi;? Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklarrd);Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;
    Tanggal Musyawarah 13 Februari 2019
    Tanggal Dibacakan 13 Februari 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


83
48