1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2421 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 6 Februari 2017 —H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
    Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci unsur melawan hukum; pencairan anggaran; laporan fiktif; penggelapan uang pembayaran nasabah; pengadaan barang dan jasa;
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera Maruli Tumpal Sirait
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PU = KABUL, TDW 1,2 = TOLAK
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 6 Februari 2017
    Tanggal Dibacakan 6 Februari 2017
    Kaidah Menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban mampu bertangungjawab secara hukum
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan karena jabatan yang dipangkunya selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Pendapat hukum tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex fatie. Menurut MA, menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban mampu bertangungjawab secara hukum. Oleh karena itu, para Terdakwa lebih tepat dihukum menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.


862
723