Putusan PN SERUI
38/Pid.B/2019/PN Sru

Putusan PN SERUI Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sru
Tanggal 3 Oktober 2019 —Penuntut Umum:
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa JOHN ARAMPAYAI Alias JON Alias JHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum menggunakan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN ARAMPAYAI Alias JON Alias JHONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar Foto Copy Radio Gram Nomor T-332/86/KESBANGPOL tanggal 05 Juni 2018;
• 6 (enam) lembar Foto Copy Pernyataan sikap Politik SPONTANITAS MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN Yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
• 5 (lima) lembar Foto kegiatan demo;
• 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR , S.Sos;
• 3 (tiga) Lembar Foto copy salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.91-8149 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama TONNY TESAR, S.Sos;
• 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua tanggal 4 Oktober 2017 atas nama FRANS SANADI, B.Sc,S.Sos, M.B.A;
• 3 (tiga) Lembar Foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-8150 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Tanggal 4 Oktober 2017 atas nama FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, M.B.A;
• 1 (Satu) Keping DVD-R PLUS GT PRO multi speed 16 X warna putih tentang foto kegiatan demo dan rekaman orasi demo;

Dikembalikan kepada saudara ABRAHAM NANULAITTA Alias AMPI;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);