1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTTUN MAKASSAR
166/B/2016/PT.TUN.MKS

    Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 166/B/2016/PT.TUN.MKS
    Tanggal 7 Maret 2017 — 1. PAKKA BIN BARAKING sebagai PENGGUGAT I; 2. COLE BIN RAUPUNG sebagai PENGGUGAT II; MUH.TAHIR BIN MUSA sebagai PENGGUGAT III; disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA sebagai TERGUGAT; 2. KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
    Nomor 166/B/2016/PT.TUN.MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 22 Desember 2016
    Lembaga Peradilan PTTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua - H. Ariyanto
    Hakim Anggota - H. Edi Supriyanto, - Hj.evita Mawulan Akyati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIBATALKAN
    Catatan Amar MENGADILI :- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 62/G/2016/PTUN Mks., tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI;- Menyatakan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA;1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding dahulu Tergugat berupa: Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Bontomanai, tanggal 12 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 27-3-1979 No. 195.1979, Luas 623.950 meter persegi atas nama : Inspeksi Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Bontomanai, tanggal 12 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1979 No.195.1979, Luas 623.950 meter persegi atas nama: Inspeksi Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 7 Maret 2017
    Kaidah —
    Abstrak


67
15