1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTA PALEMBANG
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PTA PALEMBANG
4/Pdt.G/2018/PTA.Plg

    Putusan PTA PALEMBANG Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.Plg
    Tanggal 11 April 2018 — Pembanding Terbanding
    Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.Plg
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 1 Februari 2018
    Lembaga Peradilan PTA PALEMBANG
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua H. Kamil Umar Esa
    Hakim Anggota Masrur, H. Muchtarom
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUATKAN DENGAN PERBAIKAN AMAR
    Catatan Amar I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau No.501/Pdt.G/2017/ PA.LLG. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi?ulawal 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;Dalam Konvensi :1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama : 3.1. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I, umur 9 tahun, dan3.2. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II, umur 7 tahun, berada di bawah hadhanah Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya, hingga kedua anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan kedua anak yang tersebut pada diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas kepada Pemohon Konvensi;5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;6. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Nissan Type Sunny B.13 warna hijau diganti warga merah tahun 1997 No. Polisi B 2204 DX adalah harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;7. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum angka 6 diatas, masing-masing seperdua () bagian untuk Pemohon Konvensi dan seperdua () bagian untuk Termohon Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara Kota Lubuklinggau, dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;8. Menetapkan hutang yang tercatat pada :8.1. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Lubuklinggau, atas nama Pemohon Konvensi, sejumlah Rp181.355.156,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah);8.2. Bank BRI Cabang Lubuklinggau atas nama Termohon Konvensi, sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);Seluruhnya berjumlah Rp212.355.156,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) adalah hutang bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;9. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membayar dan melunasi hutang bersama yang tersebut pada diktum angka 8 di atas, masing-masing sejumlah Rp106.177.578,00 (seratus enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);10. Menyatakan gugatan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Kota Lubuklinggau, tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut?ah berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;3. Menyatakan gugatan maskan selama dalam iddah dan pelunasan mahar terhutang serta gugatan nafkah madhiyah istri dan nafkah madhiyah anak tidak dapat diterima4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi :- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 11 April 2018
    Kaidah —
    Abstrak


75
27