1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TANJUNG KARANG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN TANJUNG KARANG
17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk

    Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
    Tanggal 28 Oktober 2019 —MGS BUSTOMI Bin MGS ABDUL HALIM
    Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 18 Juli 2019
    Lembaga Peradilan PN TANJUNG KARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Syamsudin
    Hakim Anggota Surisno, Abdul Gani
    Panitera -renilda Bidari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim tidak terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.;2. Membebaskan Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana pada dakwaan Subsidair.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim Tetap ditahan.7. Menyatakan barang bukti berupa:1. Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy rekening tabungan;2. Copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;3. Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;8. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014;11. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/56/27-LU/HK/2011;12. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/69/27-LU/HK/2012;13. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/70/27-LU/HK/2012;14. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/25/26-LU/HK/2013;15. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/92/26-LU/HK/2014;16. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/93/26-LU/HK/2014;17. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/379/26-LU/HK/2014;18. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/381/26-LU/HK/2014;19. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/108/26-LU/HK/2015;20. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/71/27-LU/HK/2016;21. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/72/27-LU/HK/2016;22. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/371/35-LU/HK/2017.23. 4 (empat) bh kursi jati;24. 5 (lima) buah kursi plastik;25. 6 (enam) buah meja ;26. 2 (dua) unit layar komputer dan 1 CPU;27. 3 (tiga) buah kursi stanlis;28. 2 (dua) buah salon;29. 2 (dua) buah jam dinding.Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.8. Membebankan kepada Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 24 Oktober 2019
    Tanggal Dibacakan 28 Oktober 2019
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


138
54