1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN RABA BIMA
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN RABA BIMA
25/Pdt.G/2017/PN RBI

    Putusan PN RABA BIMA Nomor 25/Pdt.G/2017/PN RBI
    Tanggal 8 Agustus 2017 —MUHAMAD IBRAHIM MELAWAN I SRI EKA PRASETIAWATI, II TA'AMIN H. ZAKARIAH, III Lestari WAHYUNINGSI, IV ILIAS ABAS, V ATHUN, VI ISMAIL VII Pemerintah RI, Cq. BPN/ Menteri Agraria di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bima

    Nomor 25/Pdt.G/2017/PN RBI
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci Tanah
    Tahun 2017
    Tanggal Register 22 Maret 2017
    Lembaga Peradilan PN RABA BIMA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Frans Kornelisen
    Hakim Anggota Idimus Hartanto D.sh Dony Riva Dwi Putra
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah tegalan / pekarangan seluas lebih kurang 615 M2 (enam ratus lima belas meter) yang terletak di lokasi Dam Rontu, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima dengan batas batas:- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muhtar Ismail.- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M. All.- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abidin Yusufadalah hak milk Penggugat yang dlperoleh dari Pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Kepala Desa Rontu yang diserahkan oleh Kepala Rutan Raba-Bima (hibah) karena pengabdian Penggugat selama menjalankan tugas pada tanggal 6 Juni 1988;3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI yang menguasai tanah tegalan/pekarangan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VII yang secara sepihak menerbitkan sertifikat atas tanah tegalan/pekarangan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa untuk segera menyerahkan secara sukarela kepada penggugat , jika perlu pelaksanaanya dibantu oleh alat Negara/Polisi; 6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertfikat hak milk alas tanah obyek sengketa dengan Nomor HM 817, HM 818, HM 819 HM 820 dan HM 821 atas nama Tergugat I, II, Ill, IV dan Aminudin orang tua Tergugat V dan VI merupakan sertifikat yang mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 8 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak


106
48