1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PALOPO
  4. Pidana Umum
  5. Penghinaan

Putusan PN PALOPO
279/PID.B/2016/PN PLP

    Putusan PN PALOPO Nomor 279/PID.B/2016/PN PLP
    Tanggal 18 Januari 2017 —Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc
    Nomor 279/PID.B/2016/PN PLP
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penghinaan
    Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
    Kata Kunci Fitnah
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN PALOPO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Beauty D E Simatauw
    Hakim Anggota Raden Nurhayati, Mahir Sikki Za
    Amar Bebas
    Catatan Amar MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -------------------------------------------------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ; -----3. Memulihkan hak ? hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; ----------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan barang bukti berupa ; --------------------------------------------------------- 01 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX berupa surat permohonan penarikan saudara Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, dengan Nomor : 003/YTC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Prof. Dr. Lauddin Marsuni, S.H., M.H, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc, selaku ketua Yayasan To?ciung ; -------------------------------------------------------------------------- 04 (empat) lembar surat tanda terima pemberitaan aksi tanggal 18, 19, 20, 21 bulan Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Intelkom Polres Palopo yaitu AKP. Deny Ratmodiharjo, S.Sos dan diterima oleh Koridinator Lapangan yaitu saudara Muh. Sultan Syah dan Sandi Awika ; -----------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; --------------------------------------------------5. Membebankan biaya perkara kepada Negara
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 18 Januari 2017
    Kaidah —
    Abstrak


161
90