1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
635 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 9 Agustus 2017 — PONGKY ARIES HERMAWAN, S.E
    Nomor 635 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Korupsi dana bansos; unsur "setiap orang" Pasal 2 ayat (1)
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera - Agustina Dyah Prasetyaningsih
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 9 Agustus 2017
    Tanggal Dibacakan 9 Agustus 2017
    Kaidah Unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi perbuatan Terdakwa termasuk dalam ketegori tindak pidana yang dirumuskan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Menurut Majelis Hakim Banding, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 8 UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi, perbuatan lebih spesifik membantu perbuatan saksi Joko Sukartika sebagai Bendahara Pengeluaran dalam hal pengambilan uang-uang untuk kepentingan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Konstruksi Wilayah Pasca Bencana yang ada dalam penguasaannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, justru oleh karena unsur melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi a quo.


339
115