1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTUN MAKASSAR
69/G/2016/PTUN.Mks

    Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 69/G/2016/PTUN.Mks
    Tanggal 17 Nopember 2016 —Nyonya MARGARETHA TJANDRA sebagai Penggugat; MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat; 2. PETER DAVID PIE sebagai Tergugat II Intervensi;
    Nomor 69/G/2016/PTUN.Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci 69/G/2016/PTUN.Mks
    Tahun 2016
    Tanggal Register 2 September 2016
    Lembaga Peradilan PTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Tedi Romyadi
    Hakim Anggota Esau Ngefak, Christian Edni Putra
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:I. DALAM PENUNDAAN:- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 20256/Sawerigading Tanggal 29-12-2015 Surat Ukur Nomor: 00316/2015 tanggal 14-12-2015 Luas 860 M2 atas nama PETER D AVI D PHIE yang disengketakan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; II. DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;III. DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 20256/Sawerigading tanggal 29-12-2015 Surat Ukur Nomor: 00316/2015 tanggal 14-12- 2015 Luas 860 M2 atas nama PETER DAVID PHIE; k3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik: 20256/Sawerigading tanggal 29-12-2015 Surat Ukur Nomor: 00316/2015 tanggal 14-12-2015 Luas 860 M2 atas nama PETER DAVID PHIE; 4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk memulihkan kembali terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2/Sawerigading (Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang tanggal 23 Juli 1997 Surat Ukur Nomor 3 tanggal 9-1-1963 Luas 860 M2 atas nama Nyonya MARGARETHA TJANDRA ; 5. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) perhari, dan mewajibkan atasan Tergugat menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat, apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 17 Nopember 2016
    Kaidah —
    Abstrak


87
40