1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN BANDAR LAMPUNG
  4. TUN
  5. Kepegawaian

Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG
1-G-2016-PTUN-BL

    Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1-G-2016-PTUN-BL
    Tanggal 21 April 2016 — Penggugat :ELLYA LUSIANA,S.Pd Tergugat : KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
    Nomor 1-G-2016-PTUN-BL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Kepegawaian
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 5 Januari 2016
    Lembaga Peradilan PTUN BANDAR LAMPUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Eka Putranti
    Hakim Anggota 2. Daily Yusmini, 1. Santi Octavia
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I Dalam Eksepsi : - Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah keputusan berupa : 1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan berupa: 1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- ( Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 21 April 2016
    Kaidah —
    Abstrak


299
357