1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Kepegawaian

Putusan PTUN MAKASSAR
38/G/2015/PTUN.Mks

    Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2015/PTUN.Mks
    Tanggal 3 Nopember 2015 — Dra. Hj. Sittiara, M.Si Sebagai Penggugat Melawan : Walikota Makassar Sebagai Tergugat
    Nomor 38/G/2015/PTUN.Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Kepegawaian
    Kata Kunci 38/G/2015/PTUN.Mks
    Tahun 2015
    Tanggal Register 11 Mei 2015
    Lembaga Peradilan PTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua - Jusak Sindar
    Hakim Anggota Muhammad Aly Rusmin, - M.usahawan
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------------Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;----------------------------------2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Walikota Makassar berupa :----------------------------------------------------2.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 1, atas nama Dra. Hj. Sittiara, M.Si., NIP 19621231.199008.2.011 angkat/golongan ruang Pembina Utama Muda lV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Ketua Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-------------------------------------------------------------------------------2.2. Menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri SipiI dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 6 atas nama Drs. H.Sabri, M.Si. NIP. 19690417.199003.1.009, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat l IV/b, jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;--------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat Walikota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan berupa :----------------------------------------------------------------------------3.1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar: Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.29.32-2015, tanggal 12 Februari 2015, pada nomor urut 1, atas nama Dra. Hj. Sittiara, M.Si., NIP 19621231.199008.2.011 angkat/golongan ruang Pembina Utama Muda lV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar, jabatan baru Ketua Komisi Pengendalian dan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar ;-------------------------------------------------------------------------------3.2. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri SipiI dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam lampiran Keputusan Walikota Makassar No: 821.22.33-2015, tanggal 12 Februari 2015 pada nomor urut 6 atas nama Drs. H.Sabri, M.Si. NIP. 19690417.199003.1.009, pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat l IV/b, jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;--------------------------------------------------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Jabatan struktural semula atau jabatan struktural lain yang setara dengan eselon II.b ;---------------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;---------------------------------------------6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;------------------------7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-------------------------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 3 Nopember 2015
    Kaidah —
    Abstrak


113
39