Putusan PT JAKARTA
179/PDT/2019/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 27 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Pekerjan Umum dan perumahan Rakyar Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Pembanding/Tergugat III : Ir. Joko Widodo Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Penggugat I : Hj. Sri Rini Soedarjono
Terbanding/Penggugat II : Nur Sa’adah
Terbanding/Penggugat III : Suhaenah
Terbanding/Penggugat IV : Netty
Terbanding/Penggugat V : Mardjono
Terbanding/Penggugat VI : Irwan
Terbanding/Penggugat VII : Galuh Radiah

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV/semula Tergugat I, II, Tutut Tergugat, Penggugat Intervensi;

DALAM PROVISI.

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2017 No. 321/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst;

DALAM EKSEPSI.

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tanggal 29 Agustus 2017 No. 321/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst;

DALAM POKOK PERKARA.

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2017 No. 321/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai status Pembanding III/semula Turut Tergugat dari pihak berperkara sehingga bunyi amarnya sebagai berkut :

1. Mengabulkan gugatan Para terbanding/semula Para penggugat untuk sebagaian;

3. Menyatakan sertifikat No.2270/Bidaracina tidak sah dan mengikat ;

4. Menyatakan sah pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan diktum Kelima SK Gubernur No. 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 16 Januari 2014 harus dilaksanakan oleh para Tergugat sebelum pelaksanaan proyek Pembangunan inlet sodetan dilakukan ;

5. Menyatakan apabila Pembanding I/semula Tergugat I ingin melaksanakan. apa yang disebut diatas, membayar lebih dahulu ganti kerugian tanah dan bangunan sebagai yang menguasai tanah Negara beritikad baik tanpa dipaksa melakukan pengosongan;

6. Menyatakan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Lembaga Penilai Pembebasan tanah untuk kepentingan umum ;

DALAM INTERVENSI.

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agusts 2017 No. 321/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI.

• Menghukum Pembanding I, II/semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);