1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MALUKU UTARA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan PT MALUKU UTARA
2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE

    Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE
    Tanggal 2 Juni 2020 —R A H M A D, SE

    Nomor 2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
    Kata Kunci 2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTER A H M A DSEPidana Khusus-Korupsi-Penggelapan Dalam Jabatan19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
    Tahun 2020
    Tanggal Register 6 Mei 2020
    Lembaga Peradilan PT MALUKU UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Ardiman
    Hakim Anggota Mahsan, Sinarta Henry Dunant Sinuraya
    Panitera Monang Manurung
    Amar Membatalkan
    Catatan Amar MENGADILI - Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;- Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 Batal Demi Hukum ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?TINDAK PIDANA KORUPSI? sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD, SE dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.088.493.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;8. Menetapkan barang bukti berupa : No Barang / Dokumen Yang disita Dikembalikan Kepada 1 2.3. 4. Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000. Terdakwa RAHMAD, SE5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.1516.17.1819.20.21.22 Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.-Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, Surat Perintah Membayar (SPM) GU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GU tahun 2015 sebesar Rp. 35.289.648.219.-Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TU, Surat Perintah Membayar (SPM) TU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) TP tahun 2015 sebesar Rp. 1.268.773.420.-Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GUP/TUP nihil tahun 2015 sebesar Rp.1.719.214.420.- teriri dari:GUP nihil sebesar Rp. 470.441.000.-- TUP nihil sebesar Rp. 1.248.773.420.- Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015Copy Buku Pembantu Pajak periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Copy surat Kepala BPKAD Kab. Halbar Nomor: 900/397/2015 tanggal 09 Nopember 2015 perihal batas waktu pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada para pimpinan SKPD se-Kab. Halmahera Barat.Copy SP2D UP Nomor: 0043/SP2D/BUD/2016 tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-Copy Register SP2D UP tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-Copy Register SP2D GU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 26.265.471.530.-Copy Register SP2D TU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.921.050.000.-Copy Register SP2D nihil tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.421.050.000.- terdiri dari :- GUP nihil sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan- TUP nihil sebesar Rp. 1.921.050.000.-Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah tahun 2016Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.Copy Berita Acara Serah Terima Arsip Nomor: 970/0084/2016 tanggal 16 Agustus 2016 antara Ibrahim Rasyid, SE jabatan pengelola arsip Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Halbar dengan Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Halbar untuk periode tanggal 13 Januaries 2016 sampai dengan 28 Desember 2016. Print out Buku Kas Umum Bendaharan Pengeluaran Setda kab. Halbar peroiode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Setda Kab. Halbar periode Bulan Juni sampai dengan Desember 2016.Print out Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP periode Bulan Januari sampai dengan Juni 2016. Saksi MUHAMMAD MARASABESSY, SE:23.24.25.26. Copy Keputusan Bupati Halmahera Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015 an. RAHMAD, SECopy bundel Surat Perintah Pencairan Dana (GU), Surat Perintah Membayar GUP, Surat Permintaan Pembayaran GUP, Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK Djunaidi Mustafa, SP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, masing-masing tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 1.002.170.400.-Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional Bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Saksi NASIR ABDURAHMAN27.2829. Surat Kepala PT. Bank Maluku Malut Cabang Jailolo No: JLO/04/010/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal penyampaian setoran tunai.Print out rekening Koran Giro Setda Kab. Halbar no. rek: 1501100313 per tanggal 31 Desmber 2015.Print out rekening Koran giro Pem. Kab. Halbar no. rek: 1501000053 per 13 September 2016, 15 September 2016, 01 Pebruari 2016 dan 11 Pebruari 2016. PRANGKY PATIASINASedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :No BENTUK KODE KETERANGAN / MUATAN PEMBUKTIAN1. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015 (asli) P-01 Bukti ini untuk menunjukan legalitas sdr. Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Halmahera Barat.2. surat penyediaan dana (SPD) bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kabupaten Halmahera barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Dan Perlengkapan P-02 Bukti ini untuk menunjukan ada permintaan SPD Rp. 4.223.059.139 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh Sembilan seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut yang terealisasi hanyalah Rp.470.441.000 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu empat puluh satu rupiah)3. Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 P-03 Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat dan BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.4. Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 P-04 Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.5. Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 P-05 Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.6. Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 P-06 Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.7. Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 P-07 Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.8. Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 P-08 Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.9. Belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata P-09 Bukti ini untuk menunjukan bahwa belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata. Hal ini juga tidak dapat dinihilkan karena pagu anggrannya jga sudah tidak ada10. Surat Keterangan No. 811.3/24/2019 Kepala Inspektorat Pemerintah Kab. Halbar tanggal 14 Januari 2019 P-10 Bukti ini untuk menunjukan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah atas nama Rahmad, SE NIP 19700119 199703 1 007 telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah nomor rekening 150-100053 senilai Rp. 1.088. 498.366, -11. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE P-11 Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 400.000.000,-12. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE P-12 Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 20.000.00013. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE P-13 Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 200.000.000,-14. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE P-14 Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 488.498.300,-15. Dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat semester tahun 2017 atas dasar LHP No. 37/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 14 Juli 2017 P-15 Bukti ini untuk menunjukan Bahwa adanya tindak lanjut untuk entitas yang diperiksa (1) Bupati menerbitkan Surat Perintah No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera barat, (2) Bukti setor sekretariat daerah tanggal 1 februari 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- (belum diverifikasi dan dilengkapi dengan rekening koran), (3) bukti setor sekretariat daerah tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan tanggal 8 september 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-?16. Surat Perintah Bupati No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016 P-16 Bukti ini mengenai tindak lanjut Bupati ca Sekretaris Daerah atas rekomendasi BPK dan Surat Perintah Bupati a quo, berkesesuaian juga dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:- Saya meminta hasil tindak lanjut LHP BPK tahun 2017 pada tanggal 14 juni tahun 2017. Disini BPK Perwakilan Maluku Utara merekomendasikan ada ketekoran-ketekoran kas sebesar Rp. 1.088. 428.366,-, BPK merekomendasikan dengan dua catatan: yang pertama, setoran pada tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan 8 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- itu BPK sudah menyatakan sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai. Kemudian catatan yang kedua, BPK menyatakan bahwa setoran pada tanggal 1 februari 2016 belum sesuai dengan rekomendasi. Karena penyetoran dilakukan mendahului perintah dan penyetoran belum didukung oleh rekening koran;- Ada Perintah Bupati No. 700/977/2016 perihal perintah untuk mengintruksikan bendahara pengeluaran bagian umum dan perlengkapan untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 dan tidak melakukan pengeluaran yang tidak ada anggarannya. Dilampirkan dalam berkas perkara 9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 20 Mei 2020
    Tanggal Dibacakan 2 Juni 2020
    Kaidah —
    Abstrak


433
231