Putusan PN KALIANDA
43/Pdt.G/2019/PN Kla

Putusan PN KALIANDA Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 30 Juli 2020 —Penggugat:
EDI SUSANTO
Tergugat:
1.PT. CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi III;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa sebidang tanah seluas 27.468 (dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan) meter persegi yang terletak di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04 yang terbit pada tahun 1990 dan Surat Ukur Nomor 2077/1983 Tanggal 06 September 1983, dengan batas-batas tanah:
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Rusdi Saputra
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sukarta dan Edi Susanto
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edi Susanto
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Edi Susanto
3. Menyatakan Sah dan Mempuyai Kekuatan Hukum Mengikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04 dan Surat Ukur Nomor 2077/1983 Tanggal 06 September 1983, dengan batas-batas tanah:
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Rusdi Saputra
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Sukarta dan Edi Susanto;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edi Susanto;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Edi Susanto.
4. Menyatakan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Tergugat Konvensi III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeddad);
5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01 Tahun 2004 dan Surat Ukur No. 08/Hatta/2003 Tanggal 11 Januari 2003 atas nama Tergugat I terhadap sebidang tanah seluas 37.950 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan secara hukum bahwa data/daftar nominatif pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar Nomor 76/Peng-18.01/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tentang pihak yang berhak menerima ganti kerugian pengadaan tanah untuk jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, khusus pada STA: 5075 m s/d 5575 m atas sepanjang tercatat atas nama Tergugat I yang terletak di Desa Hatta Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan seluas 15.172 (lima belas ribu seratus tujuh puluh dua) meter persegi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Penggugat Konvensi sebagai pihak yang berhak untuk mengambil uang ganti rugi sepanjang terhadap tanah obyek sengketa yang terkena proyek pengadaaan tanah pembangunan jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, yang dalam data/daftar nominatif pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar tentang pihak yang berhak menerima ganti kerugian pengadaan tanah untuk jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, khusus pada STA: 5075 m sampai dengan 5575 m tercatat atas nama tergugat Konvensi I, yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla tanggal 25 Januari 2019;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini diperhitunhgkan sejumlah Rp5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);