1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1085 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 24 September 2018 —Ir. H. WISHNU WARDHANA
    Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur setiap orang
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Krisna Harahap, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Dwi Sugiarto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK PEMOHON KASASI I/TERDAKWA ; KBL PEMOHON KASASI II / JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 24 September 2018
    Tanggal Dibacakan 24 September 2018
    Kaidah Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 UU Tipikor
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun menghukum Terdakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor. Terdakwa selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan/Penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (BUMD) terbukti melakukan korupsi dalam restrukturisasi/penjualan asset BUMD tersebut. Judex Factie berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi karena Terdakwa sepatutnya dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UU Tipikor. MA membatalkan putusan judex factie dengan pertimbangan, perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terletak pada unsur “setiap orang”, akan tetapi pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), namun apabila kerugian negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor.


2099
1602