1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT JAKARTA
29/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
    Tanggal 17 Oktober 2017 — Ir. SINTONG SIANIPAR, MT
    Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 4 September 2017
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Iel Dalle Pairunan
    Hakim Anggota 1.humuntal Pane, 2. Sri Anggarwati, Um. 3. Jeldi Ramadhan, 4. Anthon R. Saragih
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUBAH
    Catatan Amar M E N G A D I L II. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Ir. SINTONG SIANIPAR, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT MELAKUKAN KORUPSI? sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa Ir. SINTONG SIANIPAR, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT MELAKUKAN KORUPSI? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun. dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ; 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.731.000.000.00 (lima milyard tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah), dikurangkan uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. Rp. 5.681.000.000.00,- (lima milyard enam ratus delapan puluh satu juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 ( tiga ) Tahun penjara ;.6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;8. Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) bundel dokumen pekerjaan pengerjaan pengadaan langsung swakelola di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur TA 2012 atas nama PT. RAMA ABDI PRATAMA.2) 1 (satu) bundel dokumen pekerjaan pengerjaan pengadaan langsung swakelola di Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur TA 2013 atas nama PT. RAMA ABDI PRATAMA.3) 105 (seratus lima) buku dokumen data kegiatan kegiatan penanggulangan segera kerusakan jalan dan jembatan serta kelengkapannya / tidak terprediksi (swakelola) TA 2012.4) 100 (seratus) buku dokumen data kegiatan kegiatan penanggulangan segera kerusakan jalan dan jembatan serta kelengkapannya / tidak terprediksi (swakelola) TA 2013.5) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum jalan kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012.6) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum jalan kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 21 Januari 2012.7) 1 (satu) Bundel Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2012.8) 1 (satu) Bundel Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2013.9) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2012 nomor : 093/DPA/ 2012 tanggal 02 Januari 2012. 10) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2012 nomor : 093/DPA/ 2012 tanggal 17 September 2012 11) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2012 nomor : 667/DPA/ 2013 tanggal 26 Februari 2013.12) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2013 nomor : 667/DPA/ 2013 tanggal 25 Oktober 201313) SPJ PT. PYRAMIDA T.A. 2012 dan SPJ PT. PYRAMIDA T.A. 2013;14) SPJ PT. ROADMIXINDO T.A. 2012 dan SPJ PT. ROADMIXINDO T.A.2013;15) SPJ PT. WANITA MANDIRI PERKASA T.A.2012 dan SPJ PT. WANITA MANDIRI PERKASA T.A. 2013;16) 50 Laporan Hasil Pekerjaan PT. PYRAMIDA T.A. 2012 dan 50 Laporan Hasil Pekerjaan PT. PYRAMIDA T.A. 2013;17) 50 Laporan Hasil Pekerjaan PT. ROADMIXINDO T.A. 2012 dan 50 Laporan Hasil Pekerjaan PT. ROADMIXINDO T.A. 2013;18) 50 Laporan Hasil Pekerjaan PT. WANITA MANDIRI PERKASA T.A. 2012 dan 50 Laporan Hasil Pekerjaan PT. WANITA MANDIRI PERKASA T.A. 2013;19) 1 (satu) buktu catatran penerimaan dan pengeluaran operasional bendahara Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2013;20) 1 (satu) buktu catatran penerimaan dan pengeluaran operasional bendahara Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur;21) 2 (dua) lembar fotocopy surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep 002/C/W/05/89-s tanggal 26 Juli 1989 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta An. Ir. SUHARTONO yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 29 Juli 2016;22) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dinas Pekerjaan Umum Jalan Propinsi DKI Jakarta tentang Surat Perintah Tugas Nomor : 1835/082.74 tanggal tanggal 01 Nopember 2011 tentang Pelaksanaan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Keala SDPU Jalan kota Administrasi Jakarta Timur terhitung tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan Pejabat Definitif ditetapkan An. Ir. SUHARTONO yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 29 Juli 2016;23) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 25143 /1970 tanggal 10 Januari 1979 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta an. Ir. SINTONG SIANIPAR yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 29 Juli 2016.24) 2 (dua) lembar foto copy Surat keputusan Gubernur Provinsi DKI nomor 747/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pengankatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI an. SINTONG SIANIPAR, M.T yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisi kantor POS tanggal 2 Agustus 2016.25) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 88441 /1985 tanggal 2 Nopember 1985 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta an. AHMAD YAZID BUSTOMI yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 02 Agustus 2016.26) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 1468 /2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta an. AHMAD YAZID BUSTOMI yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 04 Agustus 2016.27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 71178/1985 tanggal 30 Juli 1985 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta an. EDDY SUDRAJAT yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 27 Juli 2016;28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 472/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta an. EDDY SUDRAJAT yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 27 Juli 201629) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 2647/1992 tanggal 09 JUni 1992 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta an. CARSIDI SETIADI, SH yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 29 Juli 201630) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang pengangkatan/penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa konsultasi SDPU Jalan Kota Adminstrasi Jakarta Timur tahun Anggaran 2012 an H. CARSIDI SETIADI, SH. MSi yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 01 Agustus 2016;31) 4 (empat) lembar foto copy Surat keputusan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 Pengangkatan /Penunjukan Pebabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi SDPU Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013 an H. CARSIDI SETIADI, SH yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 01 Agustus 2016.32) 1 (satu) lebar foto copy Surat Keputusan nomor 1828/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Jalan Provinsi DKI Jakarta An. RIFQI AR, ST yang telah bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor POS tanggal 29 Juli 2016.33) 4 (empat) lembar foto copy Surat keputusan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 Pengangkatan /Penunjukan Pebabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi SDPU Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2013 an RIFQI AR, ST yang bermaterai 6000 dan telah dilegalisir kantor Pos tanggal 01 Agustus 2016.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraTerdakwa Ir. H. AHMAD YAZIED BUSTOMI, Dkk.9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 17 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


244
128