1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTA SEMARANG
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PTA SEMARANG
16/Pdt.G/2015/PTA.Smg

    Putusan PTA SEMARANG Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Smg
    Tanggal 3 Maret 2015 — PEMBANDING, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan SLTP , Bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Tergugat, sekarang PEMBANDING ; MELAWAN TERBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Semarang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Widodo, S.H dan Bowo Priaji, S.H, Advokat pada kantor Advokat “ Slamet Widodo, S.H dan Rekan “ yang berkantor di jl Raya Pos Wonokerto Tambakbulusan Km.1 Desa Wonowoso, Karangtengah , Demak, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Desembar 2013 , semula sebagai Penggugat, sekarang TERBANDING ;

    Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Smg
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci putusanbandingpta semarangceraigugat16/Pdt.G/2015/PTA.Smg
    Tahun 2015
    Tanggal Register 22 Januari 2015
    Lembaga Peradilan PTA SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua H. Abdul Muin Thalib
    Hakim Anggota Thoyib M, H. Munasib Zainuri
    Panitera Dra. Hj. Siti Faizah
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2974/Pdt.G/ 2013/PA. Smg, tanggal 02 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 H;3. Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 3 Maret 2015
    Tanggal Dibacakan 3 Maret 2015
    Kaidah 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung abstraksi hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian 273 K/ AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, tidak harmonis, hidup berpisah tidak dalam satu tempat dan salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain sudah cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 38/K/AG/1990 , tanggal 22 Agustus 1991 bahwa rumah tangga yang sudah pecah tanpa melihat siapa yang salah, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan cukup beralasan.
    Abstrak


76
12