1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAMUJU
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN MAMUJU
- 09/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam

    Putusan PN MAMUJU Nomor - 09/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
    Tanggal 21 Juni 2016 — - Drs. AHMAD HASAN, M.M;
    Nomor - 09/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mam
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci korupsi
    Tahun 2016
    Tanggal Register 9 Mei 2016
    Lembaga Peradilan PN MAMUJU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Lukman Bacmid
    Hakim Anggota - John Dista, -erizal
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar - 1. Menyatakan terdakwa Drs. AHMAD HASAN,M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan kesatu Primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena atas Dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Drs.AHMAD HASAN,M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (1) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah} dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua ) bulan;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;7. Menetapkan barang bukti berupa: 1} Keputusan Bupati Majene Nomor : 547/HK/KEP-BUP/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah. 2} Keputusan Bupati Majene Nomor:597/HK/KEP-BUP/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Harga Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi Tahun Anggaran 2012. 3} Surat dari Bupati Majene Nomor:005/459.a/2012 tanggal 07 Juni 2012. 4} Surat dari Wakil Bupati Majene Nomor:590/142/2012 tanggal 16 Mei 2012. 5} Berita acara Nomor:651/2/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah. 6} Formulir DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Majene TA 2012 program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, kegiatan identifikasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. 7} Formulir DPA SKPD Sekretariat daerah Kabupaten Majene TA 2013 program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, kegiatan identifikasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. 8} Surat dari sekretariat daerah Kabupaten Majene Nomor:590/52/2012 tanggal 04 Juli 2011 perihal permohonan pembayaran. 9} Keputusan Bupati Majene Nomor 307/HK/KRP-BUP/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Tim Penilai Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2012. 10} Laporan Tim Penilai Tanah dan Bangunan TA 2012 11} Kuitansi pembayaran biaya PPAT/Pelepasan atas biaya Pembebasan Tanah/ Lokasi untuk Pembangunan PPN Palipi dari Drs. Ahmad Hasan, MM kepada H. Busri K., SE.,M.Si pada tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp 31.107.600,- 12} Kuitansi pembayaran Biaya seksi PPAT Kecamatan (Kepala Desa) dari Drs. Ahmad Hasan, MM kepada Sudirman S pada Agustus 2012 sebesar Rp 21.587.370,- 13} Kuitansi pembayaran biaya saksi PPAT Kecamatan (Kepala Desa) dari Drs. Ahmad Hasan, MM kepada Ruslan Said, S.Sos pada Agustus 2012 sebesar Rp 9.520.000,- 14} Surat dari Drs. Ahmad Hasan, MM Nomor:590/26/Pem-Setkab/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 perihal Permohonan Pengukuran. 15} Peraturan Bupati Majene Nomor:3 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Bupati no 8 tahun 2009. 16} Kwitansi Pemerintah Kabupaten Majene no.BKU : 3849, pembayaran biaya proses persertifikatan senilai Rp 12.352.880,- dari bendahara pengeluaran Setda Kab. Majene kepada Drs. Ahmad Hasan, MM.; 17} Kwitansi Pembayaran dari Kabag Pemerintah sejumlah Rp 2.100.000,- tanggal 29 Mei 2012 oleh Jauzan (Pengelola Koperasi JARIA) 18} Kwitansi pembayaran dari Kabag Pemerintahan sejumlah Rp 10.252.880,- tanggal 29 Mei 2012 Andi Lailatul Ma?rifat Ikaputri (Kantor Pertanahan Kabupaten Majene) 19} Daftar pembayaran tanah dan bangunan untuk keperluan Pembangunan PPN Palipi serta Formulir DPA SKPD Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Sulbar TA 2012 kegiatan identifikasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. 20} Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor:523/1387/XII/DKP/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal Pengadaan tanah Lokasi PPN Palipi. 21} Dokumentasi pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk keperluan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi Desa Sendana dan Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 03 Agustus 2013. 22} Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 23b Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang PPTK Pada Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat TA 2012. 23} Surat dari wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor:005/1394/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal undangan. 24} Surat dari Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor:591/2718/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Persiapan Pengadaan Tanah Lokasi PPN Palipi. 25} Surat setoran pajak atas nama Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 145.560.000,- 26} Surat perjanjian kesepakatan Nomor:100/KS/III/62/2012 tanggal 5 Maret 2012 27} Petikan surat keputusan Bupati Majene Nomor:820/BKD-DIKLAT/61/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Ahmad Hasan, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. 28} Petikan surat pernyataan pelantikan nomor:820/BKD-DIKLAT/72/2009 tanggal 21 Januari 2009, Drs. Ahmad Hasan, MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. 29} Petikan surat pernyataan masih menduduki jabatan nomor:820/BKD-DIKLAT /73/I/2009,Drs. Ahmad Hasan,MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. 30} Surat pernyataan melaksanakan tugas nomor:820/BKD-DIKLAT/74/I/2009 tanggal 21 Januari 2009, Drs. Ahmad Hasan,MM Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Dikembalikan pada Jaksa penuntut Umum; Dan Kelebihan Bayar Kerugian Negara sebesar Rp.11.510.970,-{sebelas juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah} dikembalikan pada terdakwa Drs.Ahmad Hasan,MM8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 21 Juni 2016
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

75
23