1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
53 PK/Pid.Sus/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019
    Tanggal 29 Juli 2019 —H. TAUFHAN ANSAR NUR DAN KAWAN
    Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019
    Tingkat Proses Peninjauan Kembali
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Peninjauan kembalipertentangan putusanpembuktiandissenting opinionputusan bebas
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Sunarto
    Hakim Anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latif
    Panitera Misnawaty
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL PK
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 29 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 29 Juli 2019
    Kaidah Adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya “kerugian keuangan negara”, maka konsekuensinya selain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, juga pertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidak adilan
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersamasama”. Terpidana menolak putusan judex factie dan putusan judex Juris pada tingkat kasasi. Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan Terpidana (Pemohon PK). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PK berpendapat, terbukti adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara, yang dituntut dan diputus dalam berkas yang berbeda. Menurut Majelis Hakim PK, adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara sebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya “kerugian keuangan negara”, maka konsekuensinya selain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, juga pertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidak adilan.


2712
1708