Putusan PTUN SAMARINDA
28/G/2018/PTUN.SMD

Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
Dr. H. Asnar, M.Si
Tergugat:
Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan :

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek-objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

2. Menguatkan Putusan Sela Nomor: 28/G/2018/PTUN.SMD tanggal 10 Oktober 2018

II. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

III.Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

a. Keputusan Senat Universitas Mulawarman Nomor: 02/SK/2018 tertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan anggota senat Universitas Mulawarman yang memiliki hak pilih dalam rangka Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018 ? 2022;

b. Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman Nomor 17/Senat-UM/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan 3 (tiga) calon Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

a. Keputusan Senat Universitas Mulawarman Nomor: 02/SK/2018 tertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan anggota senat Universitas Mulawarman yang memiliki hak pilih dalam rangka Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018 ? 2022;

b. Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman Nomor 17/Senat-UM/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan 3 (tiga) calon Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022;

4. Memerintahkan Kepada Tergugat, Senat Universitas Mulawarman untuk melaksanakan penjaringan, penyaringan dan pemilihan ulang calon Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak putusan dalam sengketa ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.928.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);