Putusan PN JAKARTA PUSAT
29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 5 Maret 2020 —Pemohon:
LANNY NOFIANTI
Termohon:
PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon PKPU;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU;---------------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara / PT.Hanson International,Tbk dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; -------------------------------------------------------------
3. Menunjuk sdr.Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT.Hanson International,Tbk;
4. Menunjuk dan mengangkat : ----------------------------------------------------------------

Muhammad Deni, S.H., M.H.,Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

• (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B&BELS), Apartemen Kebagusan City Tower C Lantai Dasar No. KC-30 Jl. Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;----------------
• Rinaldi, S.H.,Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-95 AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; -----------------------------------------------------------------------------------------
• Enriko Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat BuktiPendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Kantor Hukum NRM & Enriko Law Office, Jl. Kayu Barat 53A, Kayu Putih, Jakarta 13210; dan;------------------------------------------------------------------------------------
• Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-47 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di Pondok Tirta Mandala, Blok D No. 1&2, Depok, Jawa Barat;-----------------

SebagaiTim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan Pailit;--------------------------

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; -----

6. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran ;